Dianggap Untungkan Orang Kaya, 97 Persen Netizen Tolak Tax Amnesty Jilid II
Continuum Data Indonesia menyampaikan hasil penelitian terkait opini publik di media sosial terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hasilnya, 97 persen netizen masih menyatakan penolakan pada program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang akan digelar pada 1 Januari-30 Juni 2022.
Continuum Data Indonesia menyampaikan hasil penelitian terkait opini publik di media sosial terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hasilnya, 97 persen netizen masih menyatakan penolakan pada program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang akan digelar pada 1 Januari-30 Juni 2022.
"Dari setiap kebijakan yang ada dalam UU HPP, bisa dilihat bahwa tax amnesty mendapatkan penolakan yang paling besar dari masyarakat, yaitu sebesar 97 persen," kata Data Analyst Continuum Data Indonesia Natasha Yulian dalam sesi webinar, Jumat (29/10).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
Natasha mengatakan, penolakan oleh warga medsos itu terjadi karena menganggap UU baru perpajakan, khususnya program pengampunan pajak cenderung lebih menguntungkan orang kaya.
"UU tersebut akan menghilangkan sanksi pidana pengemplang pajak, dan pengurangan denda bagi penunggak pajak. Ada juga yang berpendapat bahwa UU yang baru ini merupakan titipan oligarki, karena lebih banyak menampung keinginan-keinginan para cukong," ungkapnya.
Namun, Natasha melanjutkan, masyarakat di sisi lain mengapresiasi kebijakan baru yang tertuang dalam UU HPP. Seperti soal integrasi NIK ke dalam NPWP, aturan baru pengenaan PPh untuk wajib pajak orang pribadi, hingga sektor jasa pendidikan dan kesehatan yang bebas dari PPN.
"Sedangkan untuk kebijakan lainnya, mayoritas masyarakat merespon positif. Untuk kebijakan lainnya mendapat resspon positif di atas 80 persen. Sebanyak 63 persen masyarakat menyambut positif UU HPP. Ini berarti berdasarkan data yang berhasil kami dapatkan, sebagian besar masyarakat pro terhadap perubahan-perubahan dalam UU HPP," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela di 2022 Berbeda dengan Tax Amnesty
Kemenkeu Tegaskan Program Pengungkapan Sukarela Bukan Incar Pendapatan
Penjelasan Kemenkeu soal Program Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon di UU HPP
Pemerintah Siapkan Instrumen Tax Amnesty Jilid II Berbasis Online
Tax Amnesty Jilid II Diselenggarakan di 2022, Berlaku Januari-Juni
PKS Tolak Kenaikan Tarif PPN dan Tax Amnesty Jilid II