Ditjen Pajak Gandeng 378 Lembaga Keuangan Sukseskan AEoI
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng 378 lembaga keuangan, guna menyukseskan sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara untuk keperluan perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng 378 lembaga keuangan, guna menyukseskan sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara untuk keperluan perpajakan.
"Ada 378 lembaga keuangan yang terdaftar yang kami minta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bisa lebih banyak," kata Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Leli Listianawati dalam Seminar, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
Saat ini sudah ada 150 negara yang berkomitmen melakukan pertukaran data negara lain, Indonesia sendiri sudah terlibat dalam AEoI sejak 2018. Pada tahun ini telah bertambah 8 negara yang akan ikut dalam AEoI. Jumlah negara peserta diperkirakan akan terus bertambah hingga 2020.
"Karena negara-negara yang belum berkomitmen akan selalu di-push untuk ikut bergabung, bahkan oleh negara tetangganya. Jadi misal Indonesia ada tetangganya yang belum mau bertukar informasi kita bisa dukung," imbuhnya.
Sejak mulai menjalankan AEoI sejak tahun 2018, Indonesia pun sudah mulai menerima data keuangan dari negara-negara yang terlibat AEoI. "Pertukaran informasi ada 3 cakupan ada yang berdasarkan permintaan, spontan, dan otomatis. Itu kita sudah banyak yang menerima secara spontan," jelas dia.
Berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah menjalankan AEoI, pertukaran data keuangan membantu dalam peningkatan kepatuhan para wajib pajak.
"Manfaatnya, hasil pertukaran ini misal di Norwegia tingkat kepatuhan setelah tahun pertama meningkat 20 persen tingkat kepatuhannya. Penyampain SPT-nya. Diharapkan Indonesia juga dmeikian," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengaku telah memiliki sejumlah langkah untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781 triliun di 2019. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pemeriksaan dalam pemilihan wajib pajak agar semakin berkualitas.
"Jadi peningkatan mutu pemeriksaan sekarang baru-baru ini sudah terbit perdirjen (peraturan direktorat jenderal), di mana kami meningkatkan mutu di dalam menyeleksi siapa-siapa yang diperiksa untuk memastikan yang terpilih itu betul-betul berisiko tinggi," kata Robert saat ditemui di Tangerang, Kamis (23/8).
Robert menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut nantinya akan dilakukan secara ketat. Ada beberapa standarisasi dan kriteria sebelum dilakukannya pemeriksaan.
Di sisi lain, pengawasan kepatuhan perpajakan juga akan diterapkan melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI). Ini dilakukan agar tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat semakin meningkat.
Baca juga:
Sri Mulyani Apresiasi 30 Wajib Pajak
Menteri Sri Mulyani Sebut Pajak Para Orang Kaya Sumbang 31 Persen Dana Pembangunan
WP Besar Penerima Penghargaan Taat Pajak dari Beragam Sektor, Bukti Ekonomi RI Kuat
Di Depan WP Besar, Sri Mulyani Beberkan Alokasi Pajak di 2019
Menkeu Beri Penghargaan Kepada President Commissioner EMTEK
Menteri Sri Mulyani Bernyanyi Diiringi Alunan Angklung Orang Kaya Taat Pajak RI