Ditjen Pajak pastikan tak persulit lembaga keuangan laporkan data nasabah
Ditjen Pajak memastikan proses pendaftaran lembaga keuangan terkait Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2018 tidak akan rumit, sebab kebijakan ini sudah tertuang dalam PMK Nomor 70 dan 73 tahun 2017. Sehingga lembaga keuangan memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan data nasabah sebelum akhir Februari 2018.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Hestu Yoga Saksama mengatakan proses pendaftaran lembaga keuangan terkait Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2018 tidak akan rumit.
Menurutnya, permintaan kepada lembaga keuangan untuk mendaftar sudah ada sebelum Perdirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2018 ini dikeluarkan, yakni PMK Nomor 70 dan 73 tahun 2017. Sehingga, dia meyakini setiap lembaga keuangan memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan data nasabah sebelum akhir Februari 2018.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
"Sebenarnya dalam konteks pendaftaran tidak rumit, formulirnya simple. Ini seperti mendaftar NPWP saja, jadi tidak rumit, waktunya juga cukup, dan kami minta KPP mengundang jasa keuangan di masing-masing daerah," ungkapnya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (14/2).
Selain itu, Ditjen Pajak juga tidak akan memberikan sanksi bagi lembaga keuangan yang belum juga mendaftar hingga batas akhir. Namun sanksi akan diberikan bila lembaga keuangan diketahui tidak melaporkan data rekening nasabah dengan deadline akhir April 2018.
"Ketika mereka seharusnya melaporkan saldo rekening yang jatuh tempo akhir April atau 1 Agustus untuk yang internasional, dan mereka tidak melakukan, di UU Nomor 9, sanksinya ada pidana 1 tahun dan denda 1 miliar," imbuhnya.
Meski pun tidak memberikan sanksi, tapi Hestu tetap mengajak setiap Lembaga Keuangan untuk terlibat aktif untuk mendaftar sebagai bentuk dukungan pada keikutsertaan Indonesia dalam AEoI.
"Ini sudah jadi kesepakatan dunia dan kita harus patuhi itu. Sudah ada 102 negara. Kalau tidak jalankan karena ada yang tidak patut kita akan dinilai tidak baik oleh global forum. Ada risiko seperti itu," kata dia.
Baca juga:
Ditjen Pajak minta lembaga keuangan laporkan data nasabah hingga Februari 2018
Temui menlu Singapura, Menteri Retno bahas perjanjian pajak hingga pariwisata
Vonis berat eks pejabat Ditjen Pajak bukti pengadilan perang lawan narkoba
Penuhi target kepatuhan pajak, DJP Jateng II terapkan strategi jemput bola
Genjot produksi sedan, Kemenperin usul revisi pajak industri otomotif