DJP sandra 59 penunggak pajak di 2016, raup penerimaan Rp 379 M
DJP sandra 59 penunggak pajak di 2016, raup penerimaan Rp 379 M. Nilai tersebut berasal dari n53 penunggak pajak yang sudah melunasi utangnya. Salah satu syarat bagi Ditjen Pajak untuk dapat melakukan penyanderaan adalah adanya utang pajak senilai di atas Rp 100 juta.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno, menjelaskan di akhir 2016 penanggung pajak yang disandera berjumlah 59 orang. Dari jumlah tersebut, 53 penanggung pajak telah melunasi tunggakan sebesar total Rp 379,33 miliar.
"Sisanya 6 yang masih dalam sanderaan. Kawan-kawan yang sudah dieksekusi biasanya saat (pegawai DJP) sudah di depan pintu itu sudah bayar. Ini ada yang di Nusa Kambangan sudah nyebrang naik kapal baru bayar dan kapalnya balik lagi," kata Angin di Kantor Pajak, Jakarta, Jumat (30/12).
Kemudian, untuk kinerja penagihan pajak dengan surat paksa, di 2016 tercatat sebanyak 362.272 atau meningkat dibanding 2015 yang mencapai 128.772.
"Kemudian 2015, surat perintah penyitaan 9.546. Sedangkan, di 2016 mencapai 18.461. Meningkat 93 persen," katanya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, salah satu syarat bagi Ditjen Pajak untuk dapat melakukan penyanderaan adalah adanya utang pajak senilai di atas Rp 100 juta. Artinya, wajib pajak harus bersiap untuk menerima surat penyanderaan apabila tak kunjung membayar utang pajak.
"Jadi kalau punya utang pajak tidak mungkin lari. Misalnya waktu itu di Salemba dia tinggal di Gorontalo tetap saja diambil di sini. Ada di Surabaya, dia dari Papua. Kita ambil di Surabaya. Jadi tidak mungkin lari," pungkasnya.
Baca juga:
DJP kejar perusahaan tambang asing penunggak pajak Rp 13,9 M
Berkat Tax Amnesty, banyak emiten baru bakal muncul tahun depan
DJP sandera 2 penunggak pajak hingga puluhan miliaran rupiah
Bos OJK: Tax Amnesty mampu jaga penguatan IHSG dan Rupiah
Peminat membludak, DJP batasi pendaftar Tax Amnesty di kantor pusat
Larangan PNS rapat di hotel dicabut, penerimaan pajak di Solo naik
Menkeu ajak warga patuh pajak demi generasi muda yang makin makmur
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.