DPD: Pemerintah tak pernah transparan soal harga keekonomian BBM
"Kita selama ini tidak tahu persis harga keekonomian (harga BBM), selama ini tidak transparan."
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Budiono menyentil pemerintahan Jokowi-JK yang tak pernah transparan dalam menentukan harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Bahkan, pemerintah dinilai tidak terlihat melakukan perbaikan dalam hal transparansi harga ini.
"Kita selama ini tidak tahu persis harga keekonomian (harga BBM), selama ini tidak transparan," ujar Budiono dalam acara diskusi 'Senator Kita' yang digagas merdeka.com, RRI, IJTO, IKN dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (8/10).
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Menurut Budiono, pemerintah seharusnya memperlihatkan pada masyarakat soal formula perhitungan harga BBM. Bahkan, kalau perlu angka-angka yang menjadi dasar penetapan harga BBM
"Sehingga pemerintah tepat sasaran dalam subsidi BBM (Solar)," jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan Paket kebijakan ekonomi jilid III. Namun dalam paket ini, pemerintah tak juga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, padahal harga minyak dunia sedang anjlok.
Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun menyayangkan penurunan harga Premium tak masuk dalam paket kebijakan tersebut. Walaupun, kata dia, pemerintah sudah menurunkan harga Solar dan Pertalite.
"Saya mengusulkan Premium diturunkan tarif dasar listrik juga diturunkan karena saya meyakini ini bukan akhir dari kebijakan pemerintah, masih akan ada jilid-jilid berikutnya" ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).
Dia menegaskan penurunan harga Premium berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Meskipun, saat ini PT Pertamina (Persero) masih mengalami kerugian dua persen dari penjualan Premium per liter
"Biar dua persen tersebut menjadi pub Pertamina," kata dia.
(mdk/idr)