DPR nilai keputusan moratorium proyek infrastruktur terlambat
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dinilai terlambat menghentikan sementara (moratorium) proyek infrastruktur. Karena sebelumnya Komisi VI DPR RI telah meminta untuk menghentikan pembangunan infrastruktur, sampai pemerintah mampu menyelesaikan seluruh pembangunan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman Natawijaya menilai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terlambat menghentikan sementara (moratorium) proyek infrastruktur. Karena sebelumnya Komisi VI DPR RI telah meminta untuk menghentikan pembangunan infrastruktur, sampai pemerintah mampu menyelesaikan seluruh pembangunan.
"Tapi pemerintah tidak serius menanggapi (permintaan kami) dan abai sehingga terjadi lagi Becakayu. Oleh karena itu kami minta pemerintah hati-hati, ini akan jatuh lagi permasalahan yang serius, ini baru dalam sisi konstruksi belum dari sisi penggunaan. Ini akan menjadi masalah apabila ini gagal lagi, konsumen masyarakat yang jadi korban," kata Azam dalam diskusi Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (24/2).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Mengapa DPR mendukung pengembangan Atase Kepolisian untuk membantu PMI? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Menurutnya, kecelakaan kerja proyek infrastruktur terjadi akibat kejar tayang atau target pada proses penyelesaian pembangunan. Sebab ini bukan kejadian yang pertama kali terjadi, di mana sepanjang Agustus hingga Desember 2017 telah 9 kali terjadi permasalahan dalam proyek infrastruktur.
Dan pada Januari sampai pertengahan Februari 2018 terjadi 5 kali permasalahan proyek infrastruktur. "Sebetulnya pemerintah benar menunjuk BUMN yang memiliki kemampuan individu masing-masing, tetapi mana kala dibatasi dengan waktu dan dikejar dengan waktu untuk penyelesaian (menjadi keliru) dan kami menganggap kejar tayang," imbuhnya.
Dengan kejar tayang penyelesaian pembangunan itu, menjadi wajar ketika minimnya pengawasan karena waktu yang cukup singkat sementara volume proyek infrastruktur sangat besar. "Runtuhnya bekisting di Becakayu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ini luar biasa. Oleh karena itu kegagalan demi kegagalan saya melihat ini permasalahan yang serius," tandasnya.
Sebelumnya, bekisting pier head dalam proyek pembangunan tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) merosot sekira Pukul 04.14 WIB, Selasa (20/2). Sedikitnya ada tujuh pekerja tertimpa saat mengecor proyek tersebut.
Akibatnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghentikan (moratorium) sementara semua proyek infrastruktur melayang (elevated), untuk mengevaluasi sistem dan prosedur kerja menjadi prioritas.
Baca juga:
BPJS Ketenagakerjaan investasikan Rp 60 triliun bangun infrastruktur RI
Ini daftar 36 proyek elevated yang dihentikan sementara
Mei, LRT Jakarta diujicoba
Kepala proyek LRT Palembang siap digantung jika jalan tidak mulus
PUPR tetapkan 36 proyek pembangunan infrastruktur elevated dihentikan sementara
Blak-blakan Waskita Karya soal penyebab banyak kecelakaan proyek miliknya