DPR panggil bos BI terkait rencana audit BPK
"Kami akan panggil BI Rabu malam pada minggu ini."
Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad menegaskan akan tetap memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Bahkan, pemanggilan ini telah diagendakan yaitu pada 7 Oktober 2015.
Pemanggilan ini akan membahas rencana audit yang mungkin dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Kapan kerja sama antara BRI dan Prudential Indonesia ditandatangani? Kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto, President Director Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany dan President Director Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar, di Jakarta pada Kamis, 20 Juli 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
"Kami akan panggil BI Rabu malam pada minggu ini. Kami akan panggil membicarakan hal ini (pengauditan BI oleh BPK)," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
Dia menerangkan, rencana pengauditan BPK terhadap bank central ini akan meliputi kebijakan Bank Indonesia terkait Valuta Asing (Valas). Langkah ini diambil melihat Undang-Undang yang mewadahi pengauditan Bank Indonesia oleh BPK dengan persetujuan Komisi XI DPR RI.
"Dalam UU, dikatakan bahwa ada dua jenis audit, audit biasa, keuangan, ada audit investigatif. Kalau audit investigatif harus ada persetujuan DPR," tegasnya.
Fadel menjelaskan, rencana pemeriksaan ini sebenarnya muncul atas inisiasi dari masyarakat. Tetapi tetap keputusan untuk pelaksanaan pemeriksaan tetap akan diambil dalam rapat Komisi XI DPR lusa, Rabu (7/10).
"Rabu akan dilihat. Akan diambil langkah itu (audit BI) atau tidak," tutupnya.
Baca juga:
BPK: Pengelolaan aset Pemrov DKI buruk, potensi kerugian Rp 8,11 T
Lapor ke DPR, BPK temukan 7.890 masalah tak patuh peraturan
Survei BI: Tingkat keyakinan konsumen melemah di September 2015
Ketimbang intervensi pasar, Rizal Ramli minta BI salur kredit ekspor
Agus Marto peringatkan ancaman gejolak pasar jika BI diperiksa BPK