DPR: Pembiayaan di luar APBN selamatkan rencana pembangunan Jokowi
DPR: Pembiayaan di luar APBN selamatkan rencana pembangunan Jokowi. Bappenas akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang. Misal dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang. Misal dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai Rp 63,86 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sependapat dengan Menteri Bambang terkait PINA. Menurutnya, PINA akan menyelamatkan program-program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Jokowi yang telah memulai pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.
Dengan adanya PINA, pembangunan tidak tergantung dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, di mana saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak. "PINA itu langkah cerdas," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/12).
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirimkan ke DPR terkait PMN, disebutkan dalam audit tersebut menyisakan permasalahan serius dalam PMN yang selama ini sudah diprogramkan oleh Pemerintah.
Langkah PINA ini, menurut Misbakhun, harus makin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas oleh presiden kepada menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas supaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut, menteri itu mempunyai dasar penugasan yang tidak tumpang tindih dengan kewenangan lain.
"Hal ini mengingat peran strategis dari PINA untuk menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan pak Jokowi sebagaimana tertuang dalam Nawacita," tukas politisi Golkar itu.
Baca juga:
Fitra sebut Tax Amnesty tak ampuh menambal APBN
Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU
Wamenkeu ungkap seperempat lebih pendapatan negara disumbang PNBP
Menkeu senang APBN aman usai RI bekukan keanggotaan OPEC
Cerita Boediono sulitnya kelola APBN pasca krisis 1998
KPK usulkan dana partai politik dari APBN sebesar Rp 9,3 triliun
Anggaran kesehatan naik, distribusi KIS & BPJS meningkat
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kapan Alun-alun Pataraksa diresmikan? Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan Alun-alun Pataraksa pada 10 November 2023.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.