DPR Sebut Lambatnya Penyerapan Dana PEN Bikin Pemulihan Ekonomi Tak Optimal
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut eksekusi dan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang 2020 sangat lambat. Hal ini terbukti dari tidak tercapainya target realisasi hingga akhir Desember 2020.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut eksekusi dan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang 2020 sangat lambat. Hal ini terbukti dari tidak tercapainya target realisasi hingga akhir Desember 2020.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan realisasi PEN baru mencapai Rp579,78 triliun hingga posisi per 31 Desember 2020, atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
Dia mengatakan, dengan tidak tercapainya target tersebut, maka berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
"Secara umum tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi," kata dia di Jakarta, Minggu (24/1).
Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, Anis berharap pemerintah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara K/L, sehingga mereka tidak berjalan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu, DPR yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan.
Dirinya menyadari dalan menghadapi pandemi bukan hal yang mudah. Sebagai warga negara, tidak bisa hanya menyerahkan semua urusan kepada pemerintah. Dia juga mengapresiasi masyarakat Indonesia yang memiliki falsafah gotong royong.
"Solidaritas masyarakat dalam menghadapi musibah, sangat luar biasa. Kita memiliki banyak ruang untuk berkontribusi sesuai posisi masing-masing. DPR sudah bekerja optimal menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat bahu membahu. Semoga dengan demikian, pandemi segera berlalu, dan ekonomi bangkit kembali," tutupnya.
Baca juga:
Wapres Ma'ruf: Sistem Syariah & Konvensional Harus Bersinergi Demi Pemulihan Ekonomi
Lembaga Pengelola Investasi Jadi Pelengkap Pemulihan Ekonomi di 2021
Eksekusi Program Covid-19 Pemerintah Jokowi Tentukan Nasib Ekonomi Tahun ini
Pemerintah Tetap Lanjutkan Bantuan Permodalan UMKM di 2021
Jokowi Tetap Wajibkan Protokol Kesehatan di Kegiatan Ekonomi Pasca Covid-19
Jokowi Optimis 2021 Momentum Indonesia Jadi Negara Maju