Draf Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Disusun, Bisa Dilihat di Portal Resmi
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan pembahasan draf RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja sudah rampung. Namun karena beberapa hal, draf tersebut masih belum diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan pembahasan draf RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja sudah rampung. Namun karena beberapa hal, draf tersebut masih belum diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja.
"Secara prinsip semua draft RPP dan RPerpres per hari ini sebenarnya sudah selesai. Namun demikian ada beberapa yang di internal pemerintah karena lintas K/L cukup banyak kami masih Belum berani mengupload RPP ini di portal UU cipta kerja," ujar dia dalam Economic Outlook 2021: Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Dunia Usaha, Selasa (24/11).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kapan kerja keras akan terbayar? "Kerja keras terbayar jika kamu cukup sabar untuk menyelesaikannya."
-
Siapa saja yang bisa mendapat ucapan perpisahan kerja? Kata-kata perpisahan kerja banyak diungkapkan untuk melepas kepergian seseorang.
Adapun total aturan turunan dari UU Cipta Kerja ada 44 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres. Sesuai dengan amanat dari pasal 185 UU Cipta Kerja, batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan tersebut adalah 3 bulan sejak diundangkan.
"Karena diundangkan pada tanggal 2 November yang lalu, maka paling lambat tanggal 1 Februari 2021 harus sudah selesai semua peraturan pelaksanaan," kata Susiwijono.
Dalam beberapa minggu terakhir, Kemenko Perekonomian bersama dengan seluruh K/L terkait, terutama sekjen sesmen beserta seluruh kepala biro hukum, tengah mengejar waktu untuk menyelesaikan 40 RPP dan 4 RPerpres tersebut.
"Kami laporkan per minggu yang lalu sebenarnya kita sudah menyelesaikan di internal pemerintah dengan seluruh K/L itu sudah ada 30 RPP dan RPerpres yang kami upload. Jadi sebenarnya per hari ini masyarakat sudah bisa mendownload semuanya draft RPP dan RPerpres, 30," kata Susiwijono.
"Sisanya 14 kami sedang selesaikan karena masih melibatkan lintas K/L yang perlu kami bahas bersama-sama dengan teman-teman K/L yang terkait dan kami targetkan di akhir November dan Desember ini semuanya sudah kita upload melalui portal cipta kerja," sambung dia.
Seperti diketahui, pemerintah membuka ruang masukkan seluas-luasnya dari masyarakat dan dunia usaha untuk turut menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan RPP dan RPerpres dari UU cipta kerja. Draf RPP dan RPerpes secara utuh dapat diakses melalui portal resmi UU cipta kerja melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id.
"Semua draft RPP dan RPerpres sejak awal kami upload di sini semuanya. Tinggal mendownload mengunduh semuanya dan memberikan masukan di situ juga bisa," tukas dia.
Tim Pemerintah Keliling 14 Kota Serap Aspirasi Cipta Kerja
Selain melalui portal resmi UU cipta kerja, pemerintah juga menyiapkan tim serap aspirasi. Tim ini terdiri dari tokoh nasional, para ahli, akademisi, dan para praktisi sesuai sektornya masing-masing.
"Pemerintah hari ini sedang finalisasi menyiapkan yang namanya tim serap aspirasi," ujar Susiwijono.
Nantinya, tim ini akan bekerja secara independen dalam menerima masukan dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait. Jadi, lanjut Susiwijono, jia secara online masyarakat tinggal mengunduh melalui portal undang-undang cipta kerja dan bisa membantu memberikan masukan secara online melalui portal itu.
"Tapi yang ingin datang, menanyakan dulu, diskusi dulu baru kasih masukan. Atau mungkin bisa melakukan diskusi, substansinya disitu kita sudah menyiapkan yang namanya tim aspirasi," jelas dia.
Susiwijono mengatakan mulai Kamis (26/11) mendatang tim serap aspirasi akan mulai mengunjungi sejumlah kota besar di Indonesia untuk melakukan sosialisasi.
"Kami juga menjadwalkan di semua kota besar seluruh Indonesia, kami beserta seluruh KL terkait nanti akan bergantian menyampaikan penjelasan dan juga melakukan serap aspirasi terhadap semua rancangan RPP dan RPerpres ini di seluruh kota besar di Indonesia," jelas dia.
"Kami menjadwalkan minggu ini minggu depan ada 14 kota," sambung Susiwijono memungkasi.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)