Dunia Usaha Amerika Serikat Sambut Positif UU Cipta Kerja
Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Adam mengungkapkan bahwa dirinya antusias untuk meninjau lebih jauh terkait aturan pelaksanaan dari RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tersebut.
Chief Executive Officer Development Finance Corporation (DFC) Amerika Serikat, Adam Boehler menyambut positif kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Dia menilai, aturan ini bakal meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.
Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Adam mengungkapkan bahwa dirinya antusias untuk meninjau lebih jauh terkait aturan pelaksanaan dari RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tersebut.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan Uje meninggal? Kiprah ustaz gaul ini hanya bertahan hingga usia 40 tahun. Pada 26 April 2013 dini hari, Uje mengalami kecelakaan tunggal di Pondok Indah.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi ALB Kadin? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
"Kami tertarik untuk melihat perkembangan yang ada melalui omnibus law. Sejumlah regulasi yang saya baca, salah satunya mempermudah perizinan. Dari perspektif kami, tentunya ada kemajuan terhadap kemajuan iklim bisnis," kata Adam dalam virtual roundtable bersama Kadin Indonesia dikutip dari Antara, Minggu (25/10).
Adam menjelaskan bahwa kunjungannya bersama delegasi adalah untuk membuka dan menguatkan peluang kerja sama bisnis, serta meningkatkan investasi dalam sektor teknologi, kesehatan, dan infrastruktur.
Senada dengan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengapresiasi dunia usaha Amerika Serikat yang menyambut positif omnibus law.
Menurut dia, UU Cipta Kerja tentunya dapat meningkatkan iklim investasi, meningkatkan ranking kemudahan berusaha, produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi.
"Menciptakan lapangan kerja merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia, karena lebih dari 55 persen penduduk bekerja di sektor informal. Investasi tentunya menjadi penting bagi Indonesia," kata Rosan.
Topang Pertumbuhan Ekonomi
Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih ditopang oleh dua faktor, yakni investasi sebesar 32-33 persen, dan lebih dari 50 persen dari konsumsi domestik dan rumah tangga.
Oleh karena itu, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, Kadin memandang Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka untuk dunia usaha dan investasi akan meningkat secara signifikan.
Dalam Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju, UU Cipta Kerja meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan.
Pemerintah menilai bahwa penyebab sulitnya dunia usaha tumbuh di Indonesia adalah karena banyaknya aturan yang saling tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi perizinan sehingga berpotensi terjadinya praktik korupsi.
(mdk/idr)