Ekonom sebut BUMN terancam bangkrut jika Jokowi setuju gabung TPP

Akan lebih bijak jika Indonesia fokus terlebih dahulu pada kerja sama ASEAN plus 3.

Ekonom Emil Salim mengatakan Indonesia tidak seharusnya bergabung dalam pasar bebas Amerika Serikat (AS) atau Trans-Pacific Partnership (TPP).

Emil menilai, beberapa poin dalam perjanjian kerja sama TPP tidak sejalan dengan peraturan dan visi misi pemerintah Indonesia. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai belum siap bersaing dengan perusahaan asing, berpotensi mengalami kebangkrutan jika Indonesia terburu-buru memutuskan bergabung dengan TPP.

"Dalam TPP disebutkan bahwa tidak ada hak spesial bagi BUMN dalam persaingan pengerjaan sebuah program," imbuhnya di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (24/11).

Menurutnya, akan lebih bijak jika Indonesia fokus terlebih dahulu pada kerja sama ASEAN plus 3, yaitu perjanjian dagang antar negara ASEAN ditambah dengan Jepang, Korea Selatan, dan China.

Dia menambahkan, perjanjian dagang ASEAN plus 3 dinilai cukup membantu Indonesia dalam menyelesaikan pekerjaan rumah pembangunan dalam negeri. Apalagi, lanjut Emil, negara-negara tersebut sudah menjadi mitra Indonesia sejak dulu sehingga mengenal seluk beluk permasalahan ekonomi Indonesia.

"Mengapa pemerintah kita terlalu menganggap bahwa Amerika Serikat (AS) adalah pasar yang besar? Masih banyak pasar yang lebih bagus dan menguntungkan bagi Indonesia selain AS," kata Emil.

Dia berharap pemerintah bisa memahami situasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Emil menyebut, bahkan AS sendiri hanya memikirkan kepentingan negara-negara sekutunya.

"Mereka akan menolak segala negosiasi yang tidak menguntungkan. Contohnya di APEC, harusnya bisa kita sadari itu. Fokus saja dulu pada ASEAN plus 3," pungkasnya.

Baca juga:
2018, Mendag Lembong isyaratkan RI gabung blok pasar bebas AS
Ikut blok dagang AS, Mendag yakin RI bisa kejar ketertinggalan
Pengusaha Indonesia tak maju karena terbuai pasar dalam negeri
CSIS nilai Indonesia banyak rugi jika tak gabung blok dagang Amerika
JK ungkap alasan RI niat gabung TPP hindari ekspor dipersulit
Hadiri APEC, JK sebut tak ada agenda bahas blok dagang AS
Perdagangan bebas, Faisal Basri nilai RI perlu kementerian baru