Ekonomi masih sulit, ini tugas khusus dari Jokowi untuk para menteri

Ekonomi masih sulit, ini tugas khusus dari Jokowi untuk para menteri. Presiden meminta para pimpinan kementerian lembaga untuk mengawal realisasi APBN-P 2016. Perbaikan sumber pertumbuhan, dinilai presiden, ialah dengan fokus belanja pada hal-hal yang produktif, memperbaiki iklim usaha, dan mengundang banyak investasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri maupun kepala lembaga negara harus memperhatikan dan menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Optimalnya pelaksanaan APBN-P 2016 menjadi kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

"Saya ingin menegaskan kembali agar kita terus menjaga pelaksanaan APBN 2016 sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sehingga mampu menciptakan kecepatan kerja dan fokus pada pembangunan infrastruktur serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan," ujar presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan topik perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017 di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/9).

Presiden menilai, pertarungan ekonomi di lintas internasional semakin sengit. Tidak hanya itu, diperkirakan perlambatan ekonomi di sejumlah negara di dunia pada tahun depan masih terus terjadi.

"Sehingga kita perlu fokus memperbaiki kondisi di dalam negeri dengan langkah konkret dan nyata untuk memperbaiki sumber pertumbuhan kita dengan fokus belanja pada hal-hal yang produktif, memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sebanyak-banyaknya untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan kita," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN-P di tahun 2016 ini, Presiden meminta agar sejumlah langkah diterapkan termasuk memaksimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari Tax Amnesty.

"Kemudian maksimalkan potensi penerimaan bukan pajak termasuk tunggakan-tunggakan yang ada. Pengendalian cost recovery dari migas untuk mendukung optimalisasi penerimaan," kata presiden.

Presiden juga meminta agar Kementerian Koordinator Perekonomian terus mengawal implementasi paket kebijakan ekonomi I-XIII. Presiden menginginkan paket kebijakan yang telah dikeluarkan memberikan dampak yang kongkret di masyarakat.

"Dan khusus untuk menekan biaya angka dwelling time, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan kita," tandasnya.

Baca juga:
Sri Mulyani bakal lapor ke Jokowi jika defisit anggaran melebar
DPR curiga ada kerugian negara Rp 200 T dari alokasi tunjangan guru
Perbaiki anggaran pemerintah, ini rekomendasi DPR terkait APBN 2015
Target pajak sulit dicapai, transfer daerah dan dana desa disunat
Koreksi pemerintah, DPR gulirkan wacana RAPBN tandingan
Akhir 2015, aset negara meningkat Rp 1.252,4 triliun
Pemerintah catat realisasi belanja APBN-P 2015 cuma 91,1 persen