Ekonomi RI Makin Pulih, Pemerintah Yakin Konsolidasi Fiskal di 2023 Tercapai
Pemerintah optimis tahun 2023 akan tercapai konsolidasi fiskal yang sehat karena pergerakan ekonomi yang terus tumbuh. Beberapa sektor juga sudah mulai pulih, dan pertumbuhan ekonomi semakin positif dibandingkan 2 tahun lalu ketika awal pandemi.
Pemerintah optimis tahun 2023 akan tercapai konsolidasi fiskal yang sehat karena pergerakan ekonomi yang terus tumbuh. Beberapa sektor juga sudah mulai pulih, dan pertumbuhan ekonomi semakin positif dibandingkan 2 tahun lalu ketika awal pandemi.
"Kita melihat ada setitik harapan. 2020 kita terpuruk sekali, tahun 2021 ada pergerakan ekonomi mulai tumbuh, beberapa sektor mulai recover ekonomi juga sudah relatif lebih baik sedikit," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam Podcast Cermati DJP Kilas Balik 2022, Kamis (29/12).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kenapa menurut Kepala LKPP, UMKK sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional? Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
Yon menuturkan kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dari negara lain karena tidak mengalami masa resesi. Sehingga di tahun depan harapan untuk konsolidasi fiskal bisa tercapai.
"Kita melihat ada peluang bahwa kita harus mengejar kembali harapan untuk fiskal konsolidasi di tahun 2023," ungkapnya.
Yon bercerita, perjalanan perpajakan di tahun 2022 penuh dengan serangkaian lika-liku. Namun, seiring berjalannya waktu Direktorat Jenderal Pajak berhasil menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Sangat penting baginya untuk melihat kilas balik perjalanan perpajakan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017, Kementerian Keuangan melalui DJP memulai reformasi perpajakan. Namun dalam prosesnya, di tahun 2020 dihadapkan dengan pandemi covid-19.
"Perjalanan kemudian membawa kita ke tahun 2020 di mana pandemi muncul kemudian bagaimanapun proses reformasi ini tetap berjalan walaupun tentu agak tersendat," kata Yon.
Tahun 2020 memberikan pelajaran baru bagi Kementerian Keuangan, khususnya DJP. Kala itu DJP selaku instansi pengumpul penerimaan pajak tidak semata-mata diminta memenuhi pajak saja, melainkan juga diminta masyarakat untuk memberikan insentif perpajakan. Dua hal ini menurutnya saling bertentangan namun tetap harus dijalankan.
Alhasil, mau tidak mau reformasi perpajakan harus tetap dijalankan. Selain itu, DJP juga harus bisa menjalan dua tugas yakni, tetap mengumpulkan penerimaan pajak dan memberikan insentif.
Jika penerimaan pajak dihentikan, maka Pemerintah akan kesulitan dalam menangani dampak pandemi. Mengingat pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk rumah sakit, vaksin, dan sebagainya.
"Tahun 2020 kita kena pandemi DJP ngumpulin penerimaan itu harus, karena kita harus membiayai pengeluaran yang jumlahnya makin besar. Kita tidak pernah mengalokasikan biaya vaksin, biaya rumah sakit semuanya," ujarnya.
Hingga pada akhirnya terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi ini mengizinkan pemerintah untuk melakukan penganggaran dan pembiayaan defisit melampaui 3 persen.
Aturan tersebut dirancang untuk situasi pandemi dan akan berlaku selama 3 tahun yang mulai dari tahun anggaran 2020 hingga 2022. Tahun 2023 nanti, defisit akan kembali normal menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dengan penyesuaian bertahap.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Penjualan Hampers Kue Kering Naik 400 Persen di Natal 2022
Ekonomi Mulai Pulih, Program BLT UMKM di 2023 Dihentikan
Luhut Senang, Natal Tahun Ini Masyarakat Sudah Bisa Pulang Kampung
Hore, Jokowi Beri Sinyal PSBB dan PPKM Dicabut Akhir Tahun
Pencabutan PPKM Bakal Genjot Mobilitas Masyarakat dan Ekonomi RI
Buku Penanganan Covid-19 dan PEN, Jadi Pelajaran Berharga untuk Ekonomi RI