ESDM surati bos PLN minta tinjau ulang kontrak jual beli listrik PLTU dengan swasta
Peninjauan ulang perlu dilakukan agar PLN bisa membeli listrik dengan harga efisien dari IPP. Dengan demikian, nantinya tarif listrik yang dipatok PLN bisa dijangkau oleh masyarakat.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng, mengirim surat kepada Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Dalam suratnya, Sommeng meminta kepada PLN untuk meninjau ulang Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala besar di Jawa.
Menurut Sommeng, peninjauan ulang perlu dilakukan agar PLN bisa membeli listrik dengan harga efisien dari IPP. Dengan demikian, nantinya tarif listrik yang dipatok PLN bisa dijangkau oleh masyarakat.
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
-
Siapa yang membangun PLTU Batang? PLTU Batang merupakan proyek dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar.
-
Mengapa PLTU Batang dibangun? Pembangunan PLTU Batang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Apa itu PLBN Entikong? Ya, bangunan tersebut adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia.
-
Siapa yang membangun PLTS di IKN Nusantara? PLTS ini dibangun melalui subholding PLN Nusantara Power (NP) bekerja sama dengan perusahaan energi asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte. Ltd.
"Itu saya yang bikin suratnya biar harga listrik di masyarakat terjangkau," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).
Andy menyebut, harga jual listrik yang diharapkan bisa diturunkan misalnya dari PLTU Cirebon Ekspansi, dari semula USD 6 sen per kWh menjadi USD 5,5 sen per kWh. Selain itu ada pula Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-3. "Untuk PLTGU Jawa-3 dari USD 6,3 sen per kWh ke USD 6,1 sen per kWh. Kayaknya mereka malah mau jadi USD 6 sen per kWh kemarin," kata dia.
Meski demikian, renegosiasi PPA tersebut tidak berlaku bagi produsen listrik berbahan bakar batu bara. ESDM tidak berniat untuk memberlakukan ini pada produsen listrik Energi Baru Terbarukan (EBT).
"EBT enggak direvisi, kecil-kecil kasihan. Dia juga proyek pembangkit di bawah 10 MW per unit," pungkasnya.
Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso mengatakan, PLTU skala besar yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapat Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) perlu ditinjau ulang kontraknya dan tarif listrik yang akan dibeli PLN disesuaikan dengan tarif yang ada saat ini.
"Prinsipnya kalau belum jalan dan sudah lama terus hari ini kan ada ketentuan baru yang juga kita bisa dapatkan lebih murah, makanya yang lama kita upayakan turun seperti harga hari ini. Jadi kita harus melihat hari ini, kalau mau terus kita kondisikan lagi seperti apa? Kalau tarif tidak naik atau turun maka kuncinya harga listrik di pembangkit harus baik bagi PLN," katanya.
Iwan pun mengatakan dalam renegosiasi tersebut, PLN menargetkan tarif listrik yang bakal dibeli dari IPP yang beroperasi di Pulau Jawa berada di bawah USD 6 sen per kWh.
"Nah harus baiknya berapa? Kita targetkan di bawah USD 6 sen per kWh. Semua yang di Jawa itu di bawah USD 6 sen per kWh," tandas dia.
Baca juga:
Presiden Jokowi ingin PLTU Jawa selesai di 2019, lebih cepat satu tahun
Presiden Jokowi klaim proyek PLTU Banten serap 10.000 tenaga kerja
Presiden Jokowi resmikan megaproyek PLTU senilai USD 5,87 miliar
Telan biaya Rp 56 triliun, PLTU Jawa 4 ditarget beroperasi 2021
Hemat biaya produksi, PLN bakal akuisisi tambang batu bara