Faisal Basri Sebut Jawa Tak Perlu Punya Kawasan Ekonomi Khusus
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengomentari rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor industri di Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respons atas permintaan para pelaku industri.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengomentari rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor industri di Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respons atas permintaan para pelaku industri.
Menurutnya, Jawa saat ini tidak butuh Kawasan Ekonomi Khusus sebab regulasi ekonomi di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka.
-
Kapan Faisal Basri meninggal? Namun takdir berkata lain, Ramdan mengaku kalau sekira pukul 04.30 WIB atau waktu Subuh tadi, Faisal telah menghembuskan nafas terakhirnya, setelah melalui masa kritis pada dua hari lalu.
-
Apa yang menurut Faisal Basri menjadi tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Di mana Faisal Basri dimakamkan? Sebagai informasi, nantinya pemakaman almarhum Faisal Basri akan dilakukan sekitar Ba’da Ashar dari Masjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.
-
Siapa yang diprediksi oleh Faisal Basri cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran? Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam kurun waktu 3 Prabowo-Gibran akan menyusun ulang jajaran menteri di kabinet kerja. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan selanjutnya.
-
Apa yang dikhawatirkan Faisal Basri mengenai family office? Alih-alih menguntungkan negara, Faisal justru mengkhawatirkan rencana tersebut akan menjadi tempat pencucian uang, seperti yang terjadi di Singapura.
-
Kapan Faisal Basri memberikan tanggapannya tentang "family office"? Ekonom Senior Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah yang ingin membentuk skema investasi keluarga atau dikenal dengan istilah 'family office'.
"Bea masuk turun, jadi rata-rata bea masuk di Indonesia itu di bawah 5 persen. Lalu lintas devisa bebas. Asing boleh 100 persen. Bikin bioskop asing boleh 100 persen. Kalau dulu tidak boleh, kecuali di Batam," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/7).
"Nah sekarang Indonesia sudah berubah, kok masih bikin Kawasan Ekonomi Khusus? Buat apa? Kawasan Ekonomi Khusus sudah tidak relevan, karena semuanya sudah bebas. Kawasan Ekonomi Khusus dibuat untuk semuanya yang tidak bebas," sambungnya.
Dia kemudian menceritakan cerita awal dibuatnya Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia, yakni KEK Batam. Dia menganggap kota di Kepulauan Riau itu sebagai surga tersendiri lantaran bebas pengenaan bea masuk.
"Di Batam itu tidak ada bea masuk, semua bebas, asal diekspor kembali. Enggak ada aturan-aturan yang njelimet, bea cukainya segala macam. Pokoknya surga sendiri lah," ungkapnya.
Dia juga menyoroti langkah China yang kemudian meniru penerapan KEK di Batam. Dia menyebutkan, Negeri Tirai Bambu pada saat itu membuat 17 Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone.
"Niat pemerintahnya baik, tapi ya itu lah. Konteks historisnya kurang. Jadi hari gini masih ngomong Kawasan Ekonomi Khusus? Enggak ngerti saya. Apanya yang mau dikhususkan lagi?" tandas Faisal Basri.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Faisal Basri Ingatkan Jokowi Hati-Hati Kelola Investasi Asing
Faisal Basri: Cukai Plastik Bakal Bikin Harga Minuman Makin Mahal
Presiden Jokowi Disarankan Gabungkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
Faisal Basri Heran Pemerintah Selalu Sebut Ada Masalah dengan Investasi Indonesia
Pelabuhan RI Dangkal Jadi Penyebab Biaya Angkut Masih Tinggi
Ekonom Beberkan Alasan Tol Laut Belum Efektif Turunkan Harga Barang
Ekonom Sebut Kolaborasi BUMN dan Swasta akan Lancar Jika Tak Ada Kepentingan