Gaya Hidup Jadi Penyebab Utama PNS Terjerat Pinjaman Kredit
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, fenomena PNS terjerat pinjaman kredit akibat gaya hidup. Sehingga, tak sedikit PNS menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana segar demi memenuhi keinginannya. Salah satunya dengan menarik pinjaman kredit.
Publik dihebohkan dengan fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terjerat pinjaman kredit. Padahal, rata-rata anggaran satu orang PNS per tahun masih di atas dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, fenomena PNS terjerat pinjaman kredit akibat gaya hidup. Sehingga, tak sedikit PNS menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana segar demi memenuhi keinginannya. Salah satunya dengan menarik pinjaman kredit.
-
Apa itu kartu kredit menurut OJK? Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Bagaimana cara transaksi dengan menggunakan kartu kredit Indonesia dalam kerja sama BNI dan Bank Lampung? Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI), dimana untuk seluruh transaksi dengan menggunakan KKI akan diproses melalui sistem pembayaran dalam negeri.
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
"Gaya hidup yang tidak terkendali menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK (Surat Keputusan) ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/1).
Bhima menerangkan, jabatan sebagai PNS di kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Hal ini pula yang melatarbelakangi para PNS terbawa gaya hidup mapan. "Jadi, ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," ujar Bhima.
Selain gaya hidup, buruknya pengelolaan keuangan ditengarai sebagai penyebab PNS banyak terlilit kredit, khususnya kredit konsumsi yang menjadi segmen favorit PNS. "Padahal kredit konsumtif pasti bunga nya tinggi, dan tidak bisa diandalkan untuk tambah pendapatan dalam jangka panjang. Harusnya kalau kredit ya modal usaha," ucap Bhima.
Sebelumnya, Menteri Anas menyayangkan sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu lantas menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.
"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
Oleh karena itu, Anas mengajak para abdi negara untuk bisa menahan hawa nafsu konsumtifnya, dan lebih fokus pada peningkatan kinerja. Terlebih dunia tengah dirudung ketidakpastian ekonomi tahun ini.
"APBD terbatas, APBN terbatas, PAD (pendapatan asli daerah) terbatas. Ini di 2023 belum tentu PAD kita bertambah, karena dinamika ekonomi kita terus naik turun. Ini sekali lagi ingin saya ingatkan, kita musti bersyukur bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ASN masih punya kepastian pendapatan," pungkas Anas.
(mdk/azz)