Genjot Investasi, Pemerintah Komitmen Lakukan Reformasi Perizinan Berusaha
Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan melakukan reformasi perizinan berusaha. Reformasi perizinan berusaha sangat penting dilakukan karena berbagai kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama dari masuknya investasi ke Indonesia.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan melakukan reformasi perizinan berusaha. Reformasi perizinan berusaha sangat penting dilakukan karena berbagai kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama dari masuknya investasi ke Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah menegaskan untuk memulai pelaksanaan reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Bentuk reformasi perizinan berusaha diawali dengan menetapkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sebagai dasar untuk menentukan jenis perizinan berusaha.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Bagaimana cara memastikan keamanan investasi dalam manajemen keuangan? Untuk memastikan keamanan investasi, yaitu, dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengusung konsep trust but verify, yang artinya Pemerintah akan memberikan kepercayaan (trust) kepada para pelaku usaha dengan memberikan berbagai kemudahan dan kecepatan dengan berbagai terobosan dalam mendapatkan perizinan berusaha, tetapi di saat yang bersamaan, Pemerintah juga mendorong penguatan pada pelaksanaan pengawasan (but verify) pada dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
"Penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan ini, diharapkan agar mampu mendorong peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan kegiatan berusaha pada gilirannya, serta mampu membuka berbagai lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan nasional Indonesia," ujarnya dalam webinar yang bertajuk Kebutuhan Standar dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, ditulis Kamis (29/4).
Melalui penerapan konsep perizinan berusaha berbasis risiko, Indonesia akan memasuki babak baru dalam mekanisme layanan perizinan berusaha oleh instansi pemerintah yang dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini dibutuhkan suatu penyesuaian, khususnya untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, dimana jenis perizinan berusaha yang dipersyaratkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.
"Pelaku usaha perlu mengenal kewajiban untuk menerapkan standar usaha atau standar produk dalam pelaksanaan usahanya. Di lain sisi, Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan standar usaha atau standar produk sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.5 Tahun 2021," imbuhnya.
Standar usaha atau standar produk yang telah ditetapkan ini merupakan upaya untuk memitigasi resiko dan mencegah terjadinya bahaya yang ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu penyusunan standar dengan senantiasa memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan menjadi komitmen Pemerintah dalam rangka memastikan kemudahan berusaha di Indonesia.
"Standar yang baik dan benar menjadi satu hal yang sangat penting. Peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat diperlukan untuk mengedukasi seluruh Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan standar, serta edukasi pada tahap Penilaian Kesesuaian atas penerapan standar pelaku usaha," tutupnya.
Baca juga:
Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Hambat Perizinan Investasi
Kementerian Investasi Hadir, 2021 Tahun yang Tepat Bagi Investor Tanam Modal
Bahlil Janji Bawa 3 Investasi Baru ke Indonesia di 2021, Termasuk Tesla?
Dilantik Jadi Menteri, Bahlil Siap Jahit Regulasi Permudah Investasi
Ini Sederet Program Kerja Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi
Target Produksi Minyak 1 Juta Barel, RI Butuh Investasi Rp2.709 Triliun