Genjot PDB, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Tunggal Penjaga Laut dan Pantai
Hal ini untuk mendongkrak kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB.
Hal ini untuk mendongkrak kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB.
Genjot PDB, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Tunggal Penjaga Laut dan Pantai
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto meminta pemerintah untuk segera mendirikan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau Sea and Cost Guard.
- Pejuang Wadas Dukung Prabowo-Gibran: Pemimpin Kerja Nyata Tak Basa Basi
- Ganjar-Mahfud Janji Percepat Pembangunan Ekonomi Berdikari, Begini Konsepnya
- Percepat Atasi Kemiskinan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Modal Usaha Produktif
- Ganjar Beberkan Sederet Peran Gen Z Jadikan Ekonomi Indonesia ke-4 Dunia Tahun 2050
Sebab, kebijakan tersebut masuk sebagai salah satu elemen guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Khususnya dalam mendongkrak kontribusi ekonomi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut.
"Isu-isu terutama dari maritim ini urusan cost guard. Ini tentunya sudah dibocarakan di mana-mana, sebagai satu-satunya badan, lembaga yang bertanggungjawab pada presiden untuk menegakan fungsi peraturan di laut, sebagai yang harus segera diwujudkan," ujar Carmelita dalam rangkaian acara Indonesia Maritime Expo (IME) 2023 di Jiexpo Jakarta, Selasa (17/10/2023).
"Kita sudah mengapresiasi tentunya yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi mungkin harus dipercepat, jangan sampai tumpang tindih lagi karena sudah capek kalau penjaga lautnya banyak," tegas dia.
Merdeka.com
Carmelita lantas meminta Indonesia berkaca kepada sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN, yang memperketat syarat masuk bagi kapal pelayaran ke negaranya.
"Apakah kita bijak kalau harus membuka. Wong negara lain aja tidak, masa kita buka. Jepang, Amerika, Eropa, semua tidak buka. Walaupun ASEAN di laut yang sama, apakah kita punya kebijakan yang sama dengan negara tetangga? Belum," ungkap dia.
Merdeka.com
Di luar pembentukan Sea and Cost Guard, Carmelita menilai kebijakan pemerintah lain juga masih mempersulit para pelaku industri maritim. Sebut saja bunga pembiayaan dari perbankan yang masih tinggi, hingga urusan perpajakan.
Menurut dia, kemudahan dari pemerintah jadi salah satu syarat agar sektor industri pelayaran Tanah Air bisa bersaing dengan negara lain.
"Negara tetangga banyak diberi kemudahan. Tax aja kita belum. Kita contek negara tetangga dulu baru bersaing, yang melepas tax yang banyak itu. Sehingga kita mulai bersiap-siap agar kita lebih baik lagi di perairan kita," tuturnya.
Merdeka.com