Genjot Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR Percepat Sertifikasi SDM
Setelah sebelumnya menjalin kerja sama Kementerian/Lembaga terutama bidang pendidikan vokasi kali ini Kementerian PUPR menggandeng TNI Angkatan Darat untuk turut menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau konflik yang perlu penanganan khusus.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui program percepatan sertifikasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Oktober 2018 lalu, yang meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi hingga 10 kali lipat dari sebelumnya.
Sebagai upaya nyata mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan jumlah SDM konstruksi dengan cara menggandeng seluruh seluruh stakeholders konstruksi termasuk Kementerian/Lembaga untuk bersama mewujudkan tenaga kerja konstruksi Indonesia berkompetensi yang dijamin melalui sertifikat.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
Setelah sebelumnya menjalin kerja sama Kementerian/Lembaga terutama bidang pendidikan vokasi kali ini Kementerian PUPR menggandeng TNI Angkatan Darat untuk turut menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau konflik yang perlu penanganan khusus.
"Kami menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti dimana tidak sedikit proyek Infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer bahkan mereka pun terjun langsung di dalamnya. Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang didampingi Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanudin saat membuka kegiatan Sertifikasi Kompetensi Prajurit Zeni TNI AD, di Jakarta.
Hal ini juga sesuai dengan Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah dilakukan antara Kementerian PUPR dengan TNI AD pada 23 Desember 2015 lalu dimana TNI AD turut membantu melakukan pembangunan dan perbaikan seperti pengerukan dan pembersihan Sungai Ciliwung, serta berbagai kegiatan lainnya seperti penanggulangan tanggap darurat bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah.
Selain itu, Kementerian PUPR bersama-sama TNI juga telah mendukung pelaksanaan Ekspedisi Bhakesra dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan terluar. Seperti pada tahun 2016, ekspedisi dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat. Dalam hal tersebut Kementerian PUPR mendukung peralatan dan bahan yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi.
Peran Prajurit Zeni Angkatan Darat sangat penting dan diandalkan dalam penanggulangan bencana alam baik pada masa evakuasi, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Serta pembangunan Jalan Trans Wamena-Mumugu dan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan, serta cetak sawah untuk swasembada pangan.
"Untuk itu apresiasi setinggi-tinggi Kami ucapkan kepada Direktur Zeni TNI AD beserta jajarannya yang turut menjalankan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat," ujar Menteri PUPR.
Kegiatan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi yang akan dilaksanakan hari ini diawali dengan permintaan dari Direktur Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mensertifikasi sebanyak 1.173 Prajurit Zeni Angkatan Darat di wilayah DKI Jakarta.
Permintaan ini akan terus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan menginstruksikan ke semua Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi Prajurit Zeni Angkatan Darat di seluruh Indonesia.
Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3). Selanjutnya para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.
"Dengan semangat dan sinergi yang kuat kita dapat meningkatkan daya saing Infrastruktur, menciptakan Infrastruktur yang handal, serta menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing," ungkap Basuki.
Baca juga:
Presiden Jokowi Kembali Gelar Ratas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Direnovasi, Intip Seperti Apa Masjid Istiqlal Nanti
Menaksir Harga Rumah Menteri Basuki Menjelang Digusur
Renovasi Mesjid Istiqlal, Pemerintah Siapkan Rp465 Miliar
Rumah Teduh Menteri Basuki Bakal Tinggal Kenangan
Menengok Rumah Menteri PUPR di Bekasi Digusur karena Tol Becakayu