Genjot proyek 35.000 MW, pemerintah tunjuk Jarman jadi komisaris PLN
Selain Jarman, PLN juga mendapatkan komisaris utama yang baru yaitu Kuntoro Mangkusobroto menggantikan Chandra M Hamzah.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Direktur Jenderal Kementerian ESDM Jarman sebagai komisaris PT PLN (Persero). Selain Jarman, PLN juga mendapatkan komisaris utama yang baru yaitu Kuntoro Mangkusobroto menggantikan Chandra M Hamzah.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdulillah mengatakan penunjukkan Jarman bukan tanpa alasan. Saat ini, PLN tengah menggarap proyek 35.000 megawatt (MW) sehingga tercipta koordinasi yang baik antara operator dan regulator.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Siapa yang menjabat Menteri PPN sekarang? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
"Lebih solid antara operator dan regulator. Karena memang secara track record dia (Jarman) dan kemampuan, dia punya. Cuma masalahnya dalam program 35.000 megawatt kita butuh mempererat," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Edwin, proses pemilihan jajaran komisaris PLN cukup panjang. Para komisaris tersebut harus dinilai lebih dari 110 eslon I di PLN.
Kemudian, kata dia, proses selanjutnya adalah konsultasi ke dewan komisaris aktif. Setelah itu, dilakukan penilaian lembaga manajemen eksternal. Terakhir, lanjut Edwin, fit and proper tes Deputi Kementerian BUMN.
"Kemudian dikonsultasikan dengan Ibu Menteri BUMN, dipanggil lagi. Jadi, proses yang panjang," pungkas dia.