Gubernur Bali Singgung Warga Ribut Saat Tarif Air Naik: Beli Pulsa Rp200.000 Tak Pakai Mikir
Biaya administrasi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar, Bali naik menjadi Rp10.000 per bulan.
Gubernur Bali Singgung Warga Ribut Saat Tarif Air Naik: Beli Pulsa Rp200.000 Tak Pakai Mikir
Gubernur Bali, Wayan Koster menyinggung masyarakat Bali yang ribut karena tarif air naik menjadi Rp10.000 per bulan. Padahal, masyarakat mampu beli pulsa Rp200.000 tanpa berpikir 2 kali.
Menurutnya, ini terjadi karena masyarakat masih berpikir bahwa air adalah pemberian alam, sehingga tidak harus dibeli.
Untuk itu, dia meminta kepala daerah memberikan edukasi untuk mengubah mindset atau pola pikir masyarakat. Mengingat, air adalah kebutuhan dasar lebih dasar dari kebutuhan alat komunikasi.
"Ini harus kita rubah mindsetnya, dilakukan edukasi bahwa air itu kebutuhan dasar, lebih dasar daripada alat komunikasi, lebih vital dari pada alat komunikasi. Jadi karena itu kita harus menghargai air ini," katanya. "Air itu harus dibayar, harus dibeli karena untuk sampai ke rumah itu perlu biaya untuk pengembangan pipa dan sarana prasarananya," ujarnya.
- Sosok Jenderal Bintang Dua Gantikan Wayan Koster Sebagai Pj Gubernur Bali
- Gubernur Koster ke Pelaku Pariwisata: Bantu Saya Supaya Ganjar Menang Mutlak di Bali
- Gubernur Koster Geram Pantai Kuta Kacau Balau: Pantainya Jorok, Pohonnya Tidak Tertata Rapi
- Gubernur Bali Tarik Seluruh 'Pusaka' Milik Leluhur yang Diambil Belanda
Dia juga menjelaskan, pihaknya akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah.
Dan air yang akan digunakan semuanya adalah bersumber dari air permukaan atau dari hulu ke hilirnya.
"Kami tarik dan sampai sekarang, mengembangkan program sumber air dengan bendungan yang cukup dibantu oleh Bapak Menteri PU (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) yaitu Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak saja untuk air minum tetapi juga untuk pengairan irigasi," jelasnya.
Dia juga meminta kepada kepala daerah baik eksekutif dan legislatif itu harus menempatkan posisi air dalam pengembangannya dan tidak perlu takut tidak terpilih lagi oleh masyarakat. Daripada membiarkan kebiasaan buruk di masyarakat. "Tidak perlu takut karena nanti tidak terpilih, tapi kita membiarkan kebiasaan buruk yang ada di tengah masyarakat. Kalau saya tidak pikir (mau terpilih lagi atau tidak). Kita harus mengedukasi masyarakat dengan benar. Apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu saya kira harus diberikan kepada masyarakat," ujarnya.
Pihaknya juga menyatakan, bahwa saat dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI di saat ada di Bandan Anggaran (Banggar) sampai memutihkan utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena rugi terus.
Merdeka.com