Hambat investasi, Jokowi minta Mendagri hapus 3.000 Perda bermasalah
Selama ini masyarakat dan para investor justru dibuat sulit dan menemui jalan berliku-liku untuk membuat perizinan.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kementerian maupun instansi pemerintahan untuk memberikan jalan mudah bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan usaha. Sebab, selama ini masyarakat dan para investor justru dibuat sulit dan menemui jalan berliku-liku untuk membuat perizinan.
Untuk itu, dia meminta regulasi yang ada disederhanakan ataupun dihilangkan. "Buat saja izin sesederhana mungkin supaya kecepatan dunia usaha bergerak cepat. Ini yang mau kita hapuskan. Sederhanakan. Potong," ujar Jokowi dalam sambutannya dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
Jokowi mengaku telah mendapatkan catatan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada 3.000 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Jumlah tersebut ditambah pula dengan adanya catatan Bappenas sebanyak 42.000 aturan dan regulasi yang menyulitkan dunia usaha.
Atas hal itu, dia mengaku sudah meminta kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menghapus 3.000 Perda tersebut tanpa perlu dikaji secara mendalam.
"Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintahkan Mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya. Nggak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji-kaji," katanya.
"Bayangkan ada 42.000 Perpres, PP, Permen dan Perda, Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat," lanjutnya.
Baca juga:
Disentil Jokowi soal UU, Akom bilang 'DPR tidak buat asal-asalan'
Jokowi tahu alasan DPR doyan bikin banyak undang-undang
Gerah Jokowi dikritik soal menteri gaduh, PDIP serang balik SBY
Jokowi minta pembangunan LRT selesai pada Juli 2018
Budi Waseso: Presiden setuju BNN setingkat kementerian
Ditegur Jokowi, Ahok pastikan pembangunan LRT Juli mendatang
Presiden Jokowi: Tiap tahun kita kehilangan Rp 35 T karena kemacetan