Hambat pencairan dana desa, kepala daerah bakal dikenakan sanksi
Ada kemungkinan dana desa dipermainkan kepala daerah. Apalagi menjelang pilkada serentak.
Dana desa belum sepenuhnya dicairkan. Dari data Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, hingga saat ini dana desa yang disalurkan baru mencapai Rp 16 triliun atau 80 persen dari total Rp 20 triliun dalam APBN Perubahan 2015.
Untuk mempermudah proses pencairan dana desa, 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Keuangan menandatangani SKB (Surat Keputusan Bersama). Sejalan dengan itu, pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi pemerintah daerah yang menghambat pencairan dana desa.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
-
Bagaimana upaya untuk mencegah penyelewengan Dana Desa? “Kegiatan ini penting supaya kita bisa hati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan tidak tergelincir pada penyelewengan. Tapi, semakin fokus digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan infrastruktur desa,” tuntasnya.
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Di mana Desa Sinar Bandung berada? Desa yang berlokasi di Kecamatan Negeri Katon ini jadi salah satu desa yang unik di Pulau Sumatra.
"Sanksi nanti di Menkeu, nunggu hasil pemeriksaan BPK akhir tahun," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Istana, Jakarta, Selasa (8/9).
Tjahjo tak menampik ada kemungkinan dana desa dipermainkan kepala daerah. Apalagi menjelang pilkada serentak. Karena itu, pihaknya akan terus memantau dan mengawasi proses pencairan dana desa.
Dari pengakuan Tjahjo, dana desa sudah disalurkan dari kementerian keuangan ke seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun baru 80 persen dana desa siap dicairkan. Pemerintah daerah yang belum mencairkan dana desa selalu punya alasan.
"Alasannya macam-macam, ada yang dikembalikan, ada yang hati-hati, ada yang menunggu perencanaan dari desa," terang Tjahjo.
Untuk mempercepat pencairannya, pemerintah sepakat menyederhanakan prosesnya. Cukup satu lembar saja untuk pencairannya.
"Jangan seperti menyusun APBN dan APBD lah. Harus simpel. Cukuplah selembar, desa A, Kecamatan A, Kabupaten A, Provinsi A untuk tahun anggaran ini terima uang sekian untuk program dedikasi, program infrastruktur apa yang sifatnya padat karya. Sudah selesai gitu saja," ucapnya.
Dia mengancam menindak tegas kepala daerah yang terbukti menyelewengkan dana desa. Tidak hanya dana desa, kepala daerah yang minim dalam penyerapan anggaran pun bakal dikenakan sanksi.
"Kemudian bagaimana penyerapan anggarannya, baik penyerapan anggaran desa, modal maupun APBD-nya. Gitu saja. Baru nanti kalau memang minim, Menkeu yang beri sanksi," jelasnya.
Baca juga:
DPD: Dana desa bisa menjadi modal sekunder partai politik
Menteri Marwan sebut ada kepala daerah tahan dana desa buat Pilkada
Marwan sebut SKB 3 menteri solusi percepat penyaluran dana desa
Menteri Marwan ancam penjarakan kepala daerah pengguna dana desa