Harga BBM naik, masyarakat miskin makin banyak
DPR: Pemerintah terus menjadikan krisis ekonomi global sebagai kambing hitam atas tak tercapainya target asumsi makro.
Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diyakini bakal melahirkan masyarakat miskin baru.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie menuturkan, kenaikan harga BBM subsidi memang menjadi domain pemerintah, namun yang dikhawatirkan dari kebijakan ini justru munculnya masalah baru yakni makin banyaknya masyarakat miskin.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
"Memang menurut Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tapi dalam hal ini kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru," ujar Dolfie saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Dalam draft RAPBNP 2013, Dolfie melihat keinginan utama pemerintah ada pada upaya menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada akhirnya terjadi sejumlah penyesuaian terhadap ketidakberhasilan pencapaian target makro ekonomi.
"Kami malah tidak mendapatkan kejelasan alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Pemerintah kan juga harus mampu meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang diambilnya tersebut," kata dia.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, pemerintah hanya ingin menaikkan harga BBM subsidi bukan mengurangi kemiskinan seperti yang dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
"Kebijakan ini kan sama saja pemerintah dalam mempertahankan orang miskin yang sudah 55 juta dan tidak berupaya menyelesaikannya," jelas dia.
Dolfie juga melihat pemerintah terus memperlihatkan kegagalan pencapaian asumsi makro ekonomi dan menjadikan perlambatan ekonomi global sebagai kambing hitam.
"Pemerintah itu selalu menyalahkan kegagalannya pada global. Apa pertangunggungjawaban pemerintah terhadap ketidaktercapaian semua ini," katanya.
(mdk/noe)