Harga BBM Tak Perlu Naik, Pemerintah Bisa Alihkan Dana PEN untuk Subsidi Energi
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah masih memiliki banyak anggaran untuk menambah subsidi. Bahkan dia mendukung pemerintah jika negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp600 triliun untuk subsidi energi.
Pemerintah terus memberi sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Salah satu sinyal kuat yaitu tidak ditambahnya anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Di internal pemerintah sendiri justru tengah membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa selamanya menahan dampak kenaikan harga minyak dunia di tingkat konsumen.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah masih memiliki banyak anggaran untuk menambah subsidi. Bahkan dia mendukung pemerintah jika negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp600 triliun untuk subsidi energi.
"Penambahan subsidi energi perlu mencapai Rp600 triliun untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM jenis subsidi," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/8).
Apalagi, kata Bhima dalam beberapa bulan kemarin APBN 2022 mengalami surplus. Per Juli 2022, surplus APBN telah mencapai Rp106,1 triliun atau sekitar 0,57 persen dari Produk Domestik Bruto. "APBN sejauh ini masih surplus, jadi ada ruang buat tambah subsidi," kata dia.
Bhima mengatakan, pemerintah bisa menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun untuk menambah anggaran subsidi energi. Apalagi dana PEN penyerapannya tidak maksimal tahun ini, seiring dengan terkendalinya kasus pandemi di Tanah Air.
Hingga 5 Agustus 2022, realisasi dana PEN baru Rp168,3 triliun atau baru 36,9 persen dari pagu anggaran Rp455,6 triliun. "Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi," kata dia.
Tunda Infrastruktur
Selain dari pos anggaran dana PEN, pemerintah bisa menunda proyek infrastruktur. Sehingga dana proyek pembangunan tersebut bisa menambah subsidi energi.
"Tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi," kata dia.
Pemerintah juga bisa melakukan berbagai penghematan mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. Bhima menyebut Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan yang mengizinkan pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR.
"Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," kata dia.
Pembatasan Konsumsi Energi Rumah Tangga
Di sisi lain, pemerintah juga bisa mengurangi konsumsi impor energi dengan membangun jaringan gas. Sehingga impor gas LPG bisa dikurangi karena cara ini bisa membatasi ruang masyarakat mampu yang berupaya menikmati manisnya subsidi dari pemerintah.
"Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu," kata dia.
Cara lainnya yang tak kalah penting menurut Bhima, memperketat pengawasan solar subsidi. Terutama untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.
Bhima mengatakan selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi. Bahkan muncul anggapan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi. Alasannya jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.
"Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," pungkasnya.
(mdk/idr)