Harga Komoditas Naik, Kas Negara Dapat Tambahan Anggaran Rp420 Triliun
Melonjaknya harga-harga komoditas berpotensi menambah pendapatan negara tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pendapatan negara tahun 2022 naik Rp 420 triliun, dari semula Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp 2.266,2 triliun.
Melonjaknya harga-harga komoditas berpotensi menambah pendapatan negara tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pendapatan negara tahun 2022 naik Rp 420 triliun, dari semula Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp 2.266,2 triliun.
"Outlook pendapatan kita naik Rp 420,1 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5).
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lulus dari Akpol? Perjuangannya berbuah manis saat ia lulus dari Akpol pada tahun 2021.
-
Kapan Dewi Khotijah dibunuh? Saat ia sedang salat, para punggawa kerajaan menyerangnya dengan tombak dan keris.
-
Siapa Aipda Purnomo? Purnomo tercatat sebagai anggota kepolisian Polres Lamongan.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
Adanya tambahan pendapatan tersebut dimaknai masalah yang ditimbulkan dari kenaikan harga komoditas menjadi relatif lebih baik. Sebab beberapa negara pada saat yang sama tidak memiliki dan yang cukup sementara kebutuhan yang diperlukan lebih banyak.
"Kita paling tidak ada tambahan Rp 420 triliun dan ini akan dialokasikan untuk melindungi masyarakat, APBN dan ekonomi. Ini penting semua," kata Sri Mulyani.
Defisit APBN 2022 Turun
Sri Mulyani menjelaskan adanya tambahan anggaran tersebut bisa saja digunakan pemerintah untuk mengurangi defisit APBN sebesar Rp 868 triliun. Hanya saja, dari tambahan anggaran tersebut pemerintah juga harus membayarkan dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil komoditas.
Selain itu, pemerintah juga ingin menjaga masyarakat, APBN dan perekonomian yang sedang mengalami tren pemulihan. Untuk itu dana segar tersebut dibagikan ke berbagai pos anggaran pemerintah.
"Ini semua bisa digunakan untuk mengurangi utang, tapi harga BBM dan listrik akan tetap naik, pemulihan ekonomi akan terganggu. Makanya untuk melindungi semuanya harus dibagikan untuk tujuan tadi," kata dia.
Dalam hal ini, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mengurangi utang atau defisit APBN sebesar Rp 20,7 triliun. Sehingga defisit APBN 2022 bisa ditekan dari Rp 868 triliun menjadi Rp 840 triliun, atau dari 4,85 persen menjadi 4,5 persen dari PDB.
"Defisit ini saya minta diturunkan dari Rp 868 triliun menjadi Rp 840 triliun, atau ini hanya turun Rp 20,7 triliun," kata dia.
(mdk/azz)