Hasil Investigasi Kadin Kubu Arsjad Rasjid: Anindya Bakrie Lakukan Kudeta, Begini Faktanya
Kudeta merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono, mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia merupakan bentuk Kudeta terhadap Ketum Kadin Indonesia saat ini yakni Arsjad Rasjid.
Sebagai informasi, Kudeta merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Adapun Dhaniswara menyebut kegiatan Munaslub pada Sabtu 14 September di Hotel St. Regis ilegal dan tidak sah, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Kadin Kubu Arsjad Rasjid Tunda Gugat Munaslub Anindya Bakrie ke Pengadilan, Pilih Musyawarah Kekeluargaan
- Akhiri Kisruh Kadin, Anindya Bakrie Tawarkan Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan
- Kisruh Kadin, Polisi Pastikan Usut Dugaan Kekerasan Dialami Kubu Arsjad Rasjid
- Pernyataan Lengkap Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketua Umum Kadin Lewat Munaslub
"Kejadian Munaslub yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang ada. Ini mengakibatkan prahara, mengakibatkan sesuatu yang bisa sebagian orang sebutkan sebagai kudeta," kata Dhaniswara dalam konferensi pers Hasil Investigasi dan Tindakan Organisasi Terhadap Munaslub Ilegal, Selasa (17/9/2024).
Justru Munaslub ilegal tersebut menyebabkan konflik dan memecah belah Kadin Indonesia. Akibatnya kini Kadin Indonesia terbagi menjadi dua kubu yakni kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
"Kudeta terhadap kepengurusan Kadin Indonesia," kata Dhaniswara.
Ia menyampaikan banyak pihak yang prihatin dengan adanya polemik ini. Menurut dia, seharusnya pelaksanaan Munaslub harus sesuai dengan aturan.
“Kami dari Kadin Indonesia, kita merasa sangat prihatin. Kita tidak menginginkan hal ini, kita sebetulnya sangat menginginkan bahwa dunia usaha baik-baik saja, dunia usaha bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita juga paham negara kita adalah negara hukum. Sehingga semuanya harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Tak Menolak Munaslub Jiksa Sesuai Ketentuan
Adapun aturan yang dimaksud di antaranya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin Indonesia. Kemudian sebagaimana layaknya organisasi, tentunya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga yang diatur dalam Kepres 18 tahun 2022.
“Selain itu, juga ada peraturan organisasi yang harus kita hormati bersama. Dan tentunya memang untuk kaitannya dengan organisasi, pasti ada investigasi dari sisi organisasi,” ujarnya.
Dhaniswara menegaskan, pihaknya tidak menentang Munaslub jika pelaksanaannya mentaati peraturan. Oleh karena itu, pihaknya sangat menyayangkan Munaslub yang dilakukan beberapa pihak yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia yang baru.
“Kita tidak anti terhadap yang namanya Munas luar biasa, ini hal yang biasa. Makanya ada ketentuannya dalam anggaran dasar Pasal 18. Jalankan itu sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.