Hati-hati, bercanda soal bom di pesawat akan dituntut ganti rugi
"Bagi yang bercanda dengan mengatakan membawa bom atau apapun itu, sehingga membuat operasional terganggu. Airline dan airport bisa menuntut punishment berupa mengganti kerugian," ucap Agus.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso mengatakan, maskapai penerbangan berhak menuntut kerugian kepada penumpang yang melakukan candaan bom di pesawat. Hal tersebut menyikapi semakin maraknya tindakan candaan bom yang dilakukan masyarakat ketika akan naik pesawat.
"Bagi yang bercanda dengan mengatakan membawa bom atau apapun itu, sehingga membuat operasional terganggu. Airline dan airport bisa menuntut punishment berupa mengganti kerugian," ujar Agus di Gedung Angkasa Pura II, Jakarta, Selasa (4/4).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan kewenangan penerbangan perintis diambil alih pemerintah pusat? “Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,” ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
Agus sendiri mengakui candaan bom oleh penumpang pesawat akhir akhir ini semakin sering terjadi. Di bulan Maret saja, ada 2 candaan bom yang terjadi, sehingga berakibat tertundanya jadwal penerbangan. Tidak hanya itu, maskapai sebagai penyedia layanan harus direpotkan dengan mencari penerbangan lain untuk mengangkut penumpang ke daerah tujuan.
"Maskapai juga harus cari pesawat untuk segera mengangkut penumpang. Gara gara candaan itu seluruh penumpang bersama awak kabin juga mengalami rugi waktu, karena harus delay," ungkapnya.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, tuntutan penggantian kerugian memang harus dilakukan supaya menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa candaan bom mengakibatkan pelayanan penerbangan terhambat.
"Kalau guyonan seperti itu jadi bikin penerbangan acak acakan. Yang tadinya sudah tertata dengan baik, harus diubah lagi karena kita enggak mau ambil resiko kalau benar itu ada," ungkapnya.
Baca juga:
Ingin kembali jadi anggota IMO, Indonesia harus dapat 120 suara
Ini cara Menhub realisasikan Tol Laut Jokowi
Kemenhub tingkatkan kapasitas angkutan subsidi hadapi mudik Lebaran
Aturan baru pemeriksaan HP sebelum dibawa ke kabin pesawat
Kemenhub: HP tak dilarang di kabin pesawat, tapi diperiksa ketat