Hati-Hati, Beredar Surat Palsu Penujukan Komisaris Perusahaan BUMN
Arya meminta masyarakat dan orang-orang yang mendapat surat tersebut dengan mengatasnamakan Menteri ataupun Wakil Menteri.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait dugaan korupsi di PT INKA (Persero). (Arief/Liputan6.com)
(©@ 2024 merdeka.com)Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu menggunakan surat penunjukan komisaris palsu.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan beberapa kasus penipuan yang menyebutkan bahwa seseorang sudah ditunjuk sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN.
- Curi Aset Perusahaan Hingga Ratusan Juta Rupiah, Mantan OB Inul Daratista Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara
- Kisah Pengusaha Percetakan di Jember Raup Omzet Rp400 Juta per Bulan, Rekrut Puluhan Tetangga jadi Karyawan Dadakan
- Sampaikan Surat Terbuka, IALA Minta KPU Jaga Amanah dalam Penyelenggaraan Pemilu
- Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos
"Kami menemukan beberapa penipuan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat surat palsu yang seakan-akan menunjuk seseorang menjadi komisaris, baik di BUMN maupun di anak maupun cucu perusahaannya BUMN," kata Arya di Jakarta, Kamis (28/11).
Arya meminta masyarakat dan orang-orang yang mendapat surat tersebut dengan mengatasnamakan Menteri ataupun Wakil Menteri, untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya.
Kementerian BUMN akan selalu menghubungi secara secara resmi terkait dengan penunjukan komisaris. Kalau tidak ada kementerian BUMN yang menghubungi secara resmi, ini harus menolak ataupun jangan mudah percaya. Karena ini kami lihat ada indikasi usaha-usaha untuk menipu orang lain, walaupun kita belum tahu siapa oknum tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, apabila masyarakat pernah merasa dihubungi dan menjadi korban penipuan, dapat melakukan pelaporan ke Kementerian BUMN dan kepolisian untuk diproses.
"Jadi harus berhati-hati dengan adanya surat-surat palsu mengatasnamakan Menteri ataupun Wakil Menteri BUMN untuk penunjukan komisaris ataupun jabatan lainnya di lingkungan BUMN," ucap Arya.