Hingga 2019, Indonesia kekurangan Rp 626 T dana infrastruktur
Dalam RPJMN, hingga 2019, dibutuhkan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelenggarakan Forum Nasional Investasi Infrastruktur 2016 di Hotel Westin, Jakarta, pada 7 September mendatang. Kegiatan ini dilakukan guna mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib menjelaskan, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 215-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang PUPR sebesar Rp 1.915 triliun. Sementara itu, total anggaran pendanaan APBN yang tersedia baru Rp 1.289 triliun.
"Artinya, masih ada financial gap sebesar Rp 626 triliun. Itu yang kita coba dorong melalui peran swasta," tuturnya dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/9).
Maka dari itu, dia mengungkapkan, melalui forum ini pemerintah terus berusaha untuk memberikan peran yang besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur.
"Dalam rangka memaksimalkan pembahasan terkait perubahan paradigma investasi infrastruktur, forum akan menghadirkan pandangan dari legislatif, pemerintah, badan usaha/swasta dan akademisi, yang hasilnya nanti diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan partisipasi peran swasta pada penyelenggaraan investasi infrastruktur non APBN," ujarnya.
"Selain itu, keterbatasan pembiayaan juga akan disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) untuk infrastruktur," tandasnya.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
Baca juga:
Penantian 50 tahun warga Sukasari mimpi punya jalan mulus
Lama terisolir akibat waduk, warga Sukasari bakal punya akses jalan
Financial Closing Palapa Ring Timur Diharapkan Rampung September
Penerbangan langsung Banyuwangi-Jakarta segera direalisasikan
35.000 MW terganjal masalah lahan, DEN salahkan dominasi swasta
DPR: pemerintah tak perlu gengsi jika 35.000 MW tak terealisasi
Menko Luhut semringah proyek pembangkit 35.000 MW berjalan lancar