Hiswana Migas jamin harga elpiji subsidi tak naik jelang Lebaran
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) memperkirakan harga gas elpiji 3 kilogram (kg) tidak akan mengalami kenaikan hingga Lebaran mendatang. Dia menegaskan pihaknya menjamin harga bahan bakar rumah tangga tersebut tidak mengalami kenaikan walaupun memasuki puasa dan lebaran.
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) memperkirakan harga gas elpiji 3 kilogram (kg) tidak akan mengalami kenaikan hingga Lebaran mendatang.
"Kami yakini harga elpiji itu tetap seperti biasa atau tidak mengalami kenaikan menjelang Lebaran tahun ini," ujar Sekjen DPD II Hiswana Migas Nina Hikmah dikutip Antara, Selasa (23/5).
Dia menegaskan pihaknya menjamin harga bahan bakar rumah tangga tersebut tidak mengalami kenaikan walaupun memasuki puasa dan lebaran. Begitu juga stok kebutuhan rumah tangga itu akan cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
Hiswana Migas juga akan mengadakan pengawasan terhadap persediaan gas elpiji sehingga tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Dia mengakui, pihaknya pernah mengusulkan kenaikan harga dengan Pemprov Sumsel.
Usulan kenaikan harga itu sesuai kondisi sekarang ini karena harga elpiji itu ditetapkan pada 2014.
"Namun walaupun disetujui akan diberlakukan setelah lebaran nanti. Jadi untuk sementara ini kami menjamin harga elpiji tidak mengalami kenaikan terutama di pangkalan," pungkasnya.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
Baca juga:
Harga minyak terus naik didorong kebijakan Saudi dan Irak
Jonan resmikan fasilitas kompresi lapangan gas ConocoPhillips
Beli LPG dan minyak Uni Emirat Arab, RI tak lagi pakai makelar
Tarik investasi, ESDM kaji aturan pembagian saham di laut dalam
Persediaan AS turun, harga minyak dunia kembali naik
2018-2023, PGN dapat pasokan gas 37 BBtud dari ConocoPhillips
Jonan tak ingin eksplorasi migas lama, keburu pikun