Inalum sanggup ambil alih saham Freeport
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberi sinyal bahwa PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku holding BUMN tambang mampu membeli divestasi saham Freeport. Namun, keputusan ini tetap menunggu Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberi sinyal bahwa PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku holding BUMN tambang mampu membeli divestasi saham Freeport. Namun, keputusan ini tetap menunggu Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.
"Kan pemerintah bisa, ada Inalum. Tergantung Menteri BUMN lah, tapi sudah di-exercise," kata Luhut akhir pekan lalu.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Kapan Korps Marinir Indonesia resmi dilahirkan? Korps marinir lahir pada tanggal 15 November 1945 di Tegal, Jawa Tengah, dengan nama Corps Mariniers.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengaku masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Budi mengatakan, saat ini pihaknya fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di PTFI akan dialihkan. "Sekarang kita bentuk holdingnya dulu karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," ucapnya seperti ditulis Antara.
Yang jelas, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham eksisting pemerintah di PTFI. "Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan kita tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," ujarnya.
Budi juga mengaku pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli 10,64 persen saham PTFI. Menurut dia, pemerintah nantinya bisa saja tidak 100 persen menanggung secara finansial.
"Bisa saja kan 'join venture' juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," imbuhnya.
Budi juga mengaku saat ini pihaknya akan terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada DPR RI.
Menurut dia, dibutuhkan satu dua kali sosialisasi PP yang mengatur holding BUMN itu kepada kalangan legislator untuk kemudian disusun Peraturan Pemerintah tentang holding masing-masing.
Dari enam holding BUMN yang direncanakan sejak 2016, dua holding mendapat prioritas untuk segera rampung, yakni holding energi dan pertambangan.
Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk.
Baca juga:
Warisan Freeport di tanah Papua, dari 17 gunung hilang sampai limbah
Komnas HAM desak Freeport ganti rugi tanah 17 gunung suku Papua
Bahas Freeport, 7 Kepala Suku Papua bakal geruduk kantor Luhut
Astra tak tertarik beli saham Freeport
Menko Luhut soal polemik Freeport: Saya tidak mau berandai-andai
Jonan: Kita juga bisa bawa kasus Freeport ke arbitrase internasional
Menanti ketegasan Jokowi hadapi ocehan Freeport