Indef: Impor Beras Lebih Baik Dilakukan Kalau Kebutuhan dalam Negeri Tidak Cukup
Enny mengatakan, impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan rencana impor beras akan lebih baik dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri tidak cukup.
Enny mengatakan, impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19.
-
Siapa yang menugaskan BULOG untuk mengimpor beras? “Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton”, ujar Tomi.
-
Kenapa boraks berbahaya? Boraks dapat menumpuk dalam tubuh manusia dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan serius.
-
Kenapa Emping Beras begitu istimewa di Bangka Belitung? Tak heran jika kuliner yang satu ini begitu legendaris di masyarakat Bangka Belitung.
-
Apa yang terjadi pada oknum buruh yang mempermainkan beras di gudang BULOG? Oknum buruh yang merupakan tenaga harian lepas di gudang Banjar Kemantren 2 dalam video tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi dan Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 sudah diberikan Surat Peringatan (SP) dan dimutasi.
-
Dari mana BULOG mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia? “Saat ini kita sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar dan Kamboja. Selanjutnya kita juga akan menjajaki dengan India maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan”, tambah Tomi.
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup," katanya dikutip dari Antara.
Enny mengatakan wacana impor beras yang mengemuka justru tidak rasional dilakukan karena saat ini menjelang musim panen dan kebijakan itu diusulkan dengan penyediaan data yang kurang valid.
Padahal pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena memanfaatkan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi.
"Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal," katanya.
Menurut Enny, untuk menyelesaikan masalah harga beras, pemerintah harus melakukan efisiensi di sektor pertanian, seperti mengatasi persoalan subsidi pupuk dan benih, bukan dengan cara praktis seperti impor.
Ia juga meminta upaya yang lebih jeli untuk menghitung kembali atau melihat stok beras dalam negeri secara nasional, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog.
"Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” jelasnya
Enny menambahkan selama ini masalah stok di Indonesia adalah persoalan distribusi produk pertanian karena beberapa daerah menjadi lumbung padi, sedangkan daerah lain tidak menghasilkan. "Di Indonesia, khususnya beras, harga tidak menjadi satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan," katanya.
Bos Bulog Kesulitan Salurkan Beras
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras yang ada di gudang milik perseroan apabila harus melakukan impor lagi sebesar 1 juta ton sebagaimana yang telah direncanakan pemerintah.
Budi Waseso mengatakan, pihaknya siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia, namun dia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.
"Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Budi yang akrab disapa Buwas tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (15/3).
Dia menyebut, Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara non tunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Budi Waseso melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Budi Waseso mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Budi Waseso menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
(mdk/idr)