Indef: Manfaat 13 paket kebijakan di 2 tahun Jokowi belum terlihat
"Kenapa kita katakan demikian tidak kurang 13 paket kebijakan disebar untuk mendongkrak perekonomian tapi faktanya easy of doing business (kemudahan berbisnis) kita peringkatnya masih di atas 100."
Dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi guna mendongkrak perekonomian Indonesia.
Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai paket kebijakan ekonomi masih sangat minim pelaksanaannya.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
"Kenapa kita katakan demikian tidak kurang 13 paket kebijakan disebar untuk mendongkrak perekonomian tapi faktanya easy of doing business (kemudahan berbisnis) kita peringkatnya masih di atas 100," katanya saat diskusi Dua Tahun Nawacita, Di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10).
Menurutnya, 13 paket kebijakan tidak ada yang bisa menghasilkan atau membuat bisnis itu lebih mudah.
"Padahal paket kebijakan ekonomi bagaimana mana bisa meningkatkan investasi. Pelaku global belum banyak hasil dari kebijakan itu," katanya.
Peringkat daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Data Bank Dunia (2016), peringkat kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business) yang merupakan salah satu indikator utama tingkat daya saing suatu negara, Indonesia berada di peringkat sangat buncit, yaitu 109, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia (18), Thailand [49), bahkan tertinggal dibanding Vietnam (90) dan Filipina (103).
Baca juga:
5 Kado Jokowi di ulang tahun ke-2 sebagai presiden RI
Tiga kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia
Asah tuah, jangan sampai pemerintah 'inflasi' kebijakan ekonomi
Sri Mulyani: Paket kebijakan bukan karena krisis ekonomi
Pemerintah dinilai terlalu obral kebijakan meski tak ada hasil