Indef soal Gaji PNS Tak Naik: Anggaran untuk Belanja Pegawai Sudah Terlalu Besar
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyampaikan bahwa alokasi gaji pegawai saat ini memang sudah terlalu besar. Posisi sekarang sudah berada di angka 25 persen dari total APBN.
Presiden Joko Widodo (Widodo) telah menyampaikan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2020. Salah satu isinya yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan menerima kenaikan gaji. Melihat kebijakan tersebut, ada beberapa asalan yang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyampaikan bahwa alokasi gaji pegawai saat ini memang sudah terlalu besar. Posisi sekarang sudah berada di angka 25 persen dari total APBN.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang digugat Nurul Ghufron ke PTUN? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK di PTUN? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Namun Dewas kukuh untuk tetap menggelar sidang etik. "Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir," ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
"Dengan pola yang sekarang ini, kalau pemerintah harus menaikkan gaji pegawai, maka porsinya bisa melampaui 25 persen. Masa seperempat dari APBN kita habis untuk belanja gaji saja," ucap Enny Sri Hartati saat dihubungi Merdeka.com, Selasa, (20/8).
Walaupun rata-rata gaji pegawai golongan bawah tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi (UMP), yang membuat alokasi gaji mencapai 25 persen dari APBN adalah tunjangan untuk eselon, biaya perjalanan dinas, dan honor-honor lainnya.
Selain itu, bila gaji dinaikan, ini akan memberatkan alokasi dana untuk pensiun. Jadi, Enny melihat bahwa perhatian utama pemerintah adalah mengenai struktur gaji pensiun.
Tak hanya itu, Enny juga menilai bahwa harus ada tata kelola manajemen. Menurutnya, gaji pegawai tidak hanya dilihat hanya berdasarkan golongan, tetapi juga pada keahlian dan volume kerjanya.
"Ini tergambarkan betapa carut marutnya tata kelola atau manajemen dari ASN kita gitu. Di satu sisi menimbulkan beban yang sangat besar agregat terhadap APBN. Di sisi lain, ada renumerasi pegawai-pegawai yang kelas menengah ke bawah. Bahkan, tidak lebih dari UMP. Jadi, yang paling utama bukan persoalannya naik atau tidaknya, tapi ditata dulu bagaimana tata kelola dari pendayagunaan aparatur," jawabnya.
Dia menilai bahwa yang dapat menjadi solusi untuk perbaikan tata kelola ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Menurutnya, tugas MenPAN-RB adalah membentuk kembali birokrasi sehingga menjadi efesien dan ada keadilan.
"Jadi, kalau misalnya ada pegawai yang gajinya lebih tinggi, alasannya bisa dari sisi risiko. Jadi, tidak hanya berdasarkan golongan. Kalau MenPAN-RB bisa memetakan itu, saya yakin efisiensi akan cukup signifikan," tuturnya.
Reporter Magang: Rhandana Kamilia
Baca juga:
PNS Pilih Naik Gaji Ketimbang Dapat THR
Fakta-Fakta soal PNS Tak Naik Gaji di 2020
Korpri Masih Berharap Jokowi Naikkan Gaji PNS di 2020
Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp368 Triliun untuk Gaji dan THR PNS di 2020
Gaji PNS Tidak Naik di 2020, Daya Beli Diperkirakan Menurun
PNS Harap Ada Kenaikan Gaji di 2020 Menyesuaikan Inflasi