Indeks Persaingan Usaha Indonesia 2024 Meningkat, Jawa Masih Mendominasi
Terdapat lima dimensi yang mengalami peningkatan skor pada 2024, yakni pada dimensi struktur, perilaku, regulasi, permintaan dan kelembagaan.
Center for Economics and Development Studies Universitas Padjadjaran (CEDS Unpad) melaporkan, Indeks Persaingan Usaha (IPU) di Indonesia pada 2024 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya, yakni pada level 4,95 berbanding 4,91 di 2023.
Skor 4,95 didapat menggunakan skala semantik dari nilai 1-7. Adapun survei indeks persaingan usaha 2024 dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dengan sampel terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hingga akademisi di masing-masing provinsi.
- Indeks Persaingan Usaha 2024 Naik Tipis, KPPU: Pemerintah Terlalu Campur Tangan
- Indeks Kebebasan Ekonomi RI Naik Selama 10 Tahun Jokowi Memimpin
- Saham Semen Indonesia Masuk Daftar Konstituen Indeks Pefindo i-Grade, Begini Penjelasannya
- Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2023-2024 Meningkat, Bertengger di Urutan ke-112
"Hasil penelitian menunjukan bahwa persaingan usaha nasional pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan skor 4,95 dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,91. Dengan capaian ini, persaingan usaha nasional terkategori menuju tinggi," jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Maman Setiawan, dalam Diseminasi Kajian IPU 2024 secara daring, Selasa (7/1).
Maman mengatakan, terdapat lima dimensi yang mengalami peningkatan skor pada 2024, yakni pada dimensi struktur, perilaku, regulasi, permintaan dan kelembagaan.
"Sebaliknya, terdapat dua dimensi yang mengalami penurunan skor pada tahun 2024, yakni dimensi kinerja dan penawaran," imbuh dia.
Dominasi Provinsi di Pulau Jawa
Provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi dengan nilai IPU 2024 tertinggi dan di atas rata-rata. DKI Jakarta menduduki posisi puncak dengan skor 5,60 (tetap dibanding 2023). Disusul Jawa Tengah 5,53 (tetap), Jawa Barat 5,48 (naik dibanding 2023), Yogyakarta 5,45 (turun dibanding 2023), dan Jawa Timur 5,36 (naik).
Sementara lima provinsi dengan skor persaingan usaha terendah pada 2024, yakni Jambi dengan 4,62 (tetap), Maluku Utara (4,61) naik, Papua 4,60 (tetap), Aceh 4,26 (tetap), dan Papua di posisi paling buncit dengan skor 4,16 (tetap).
Lebih lanjut, Maman memaparkan lima sektor industri dengan skor persaingan usaha tertinggi di 2024. Antara lain, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
"Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas jadi lima sektor dengan skor terendah pada tahun 2024," urainya.
Rekomendasi untuk KPPU
Menindaklanjuti hasil IPU 2024, CEDS Unpad turut memberikan sejumlah rekomendasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah. Adapun saran untuk KPPU, mulai dari terus mendorong agar tidak adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha melalui advokasi atau penindakan.
Kemudian, KPPU juga diminta melakukan inisiatif studi untuk sektor-sektor yang diduga memiliki perilaku persaingan usaha tidak sehat, dan terus melakukan pengawasan terhadap potensi adanya perilaku persaingan usaha tidak sehat melalui proses advokasi.
"KPPU mampu melakukan penindakan pelanggaran persaingan usaha dengan proses yang saintifik dan kokoh," kata Maman.
Sedangkan untuk pemerintah, CEDS Unpad mendorong agar bisa memfasilitasi pasar yang non diskriminatif dan tidak memfasilitasi monopoli, serta menghilangkan berbagai hambatan masuk.
Lalu, disarankan untuk menciptakan stabilitas dalam permintaan dan penawaran. Termasuk mendorong agar semakin bervariasinya ketersediaan input dan output dalam pasar. Juga, dihimbau mendorong pengarusutamaan persaingan usaha dalam berbagai pengambilan kebijakan.
"Pemerintah harus mendorong agar peraturan yang dibuat benar-benar mendukung persaingan usaha yang sehat. Dengan cara peningkatan dukungan sumber daya, termasuk anggaran untuk KPPU untuk proses advokasi dan penindakan dalam rangka mendorong perilaku persaingan usaha yang sehat," tuturnya.