Indonesia Telah Mampu Produksi Obat Penurun Kolesterol
Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, menyambut baik dengan adanya Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Revisi diharapkan mendorong riset dan inovasi di bidang obat-obatan bio farmasi, seperti vaksin dan lainnya, supaya lebih baik untuk ke depannya.
Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, menyambut baik dengan adanya Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Revisi diharapkan mendorong riset dan inovasi di bidang obat-obatan bio farmasi, seperti vaksin dan lainnya, supaya lebih baik untuk ke depannya.
"Ya pada intinya kita ingin RPP ini mempunyai semangat untuk mendorong riset maupun inovasi yang terkait dengan obat-obatan, kemudian produk bio farmasi seperti vaksin dan juga alat kesehatan," ujar Menteri Bambang setelah Rapat Koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, (19/2).
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Kenapa Gulat Manurung menganggap pembentukan aturan ISPO seperti skenario untuk menjatuhkan pelaku industri sawit di Indonesia? Menurut dia, aturan ISPO ini seperti skenario untuk menjatuhkan para pelaku industri sawit di Tanah Air.
-
Apa yang diungkapkan oleh Plt. Kepala BPOM tentang produk kosmetik dan obat herbal di Indonesia? “Indonesia memiliki banyak sekali produk obat-obatan herbal, suplemen kesehatan, maupun kosmetik yang bisa diproduksi dalam negeri dengan bahan baku lokal,†kata Rizka dikutip pada Minggu (4/8).
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Siapa yang akhirnya mengambil langkah hukum terkait masalah bisnis tersebut? Leo menegaskan bahwa kliennya, Arina Winarto, yang resmi bercerai pada Februari 2022, telah berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan meminta klarifikasi kepada Tiko pada bulan Maret tahun yang sama. Leo menjelaskan bahwa sebagai langkah selanjutnya, kliennya mengirim somasi kepada Tiko pada bulan April 2022, sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada bulan Juli 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine Magdalene, turut menyampaikan saat ini pihaknya sedang mendorong kemandirian bahan baku farmasi dan kesehatan dalam negeri. Tujuannya supaya tidak banyak melakukan impor bahan baku dari luar negeri.
"Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong kemandirian, baik bahan baku yang dari tradisional Indonesia, dan juga produk jadi. Jadi saat ini sudah ada sekitar 14 industri bahan baku di Indonesia dan tahun 2020 bahkan sudah mulai memproduksi," ujarnya.
Engko menyebutkan, kini di Indonesia sudah mampu memproduksi obat jenis simvastatin, yakni obat untuk menurunkan kolesterol. "Jadi kita harapkan tahun 2021 ketergantungan item impor bahan baku dari luar negeri bisa turun 15 persen, dan tahun 2024 bisa turun hingga 30 persen. Itu salah satunya tujuan dari RPP ini akan dukung kemandirian bahan baku di Indonesia," jelasnya.
Selanjutnya, Menteri Bambang mengatakan bahwa produksi obat dalam negeri sudah banyak berkembang. Maka dari itu, dirinya akan mendorong pengembangan jenis obat baru yakni Fitofarmaka, obat yang berasal dari bahan tanaman asli Indonesia.
"Sehingga kami mengusulkan namanya menjadi obat modern asli indonesia. Nah, ini sudah beberapa jenis diproduksi oleh produsen dalam negeri yang sudah juga melakukan hasil riset," ujarnya.
Dia menegaskan tidak mau obat yang seharusnya diproduksi dalam negeri malah dikembangkan di luar negeri, dan dipaketkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk jadi. "Kita ingin dari awalnya, risetnya sampai kepada hilirisasi produknya, sampai menjadi produk akhir itu benar-benar produk Indonesia, dan juga menggunakan terutama kekayaan kita tanaman-tanaman kita, yang ternyata mempunyai manfaat cukup banyak untuk mengatasi masalah kesehatan," ungkapnya.
Revisi PP Farmasi dan Alat Kesehatan Usai Omnibus Law Disahkan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) terkait masalah penyediaan farmasi dan alat kesehatan, ditunda sementara. Pembahasan akan dilanjutkan setelah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law disahkan terlebih dulu.
"Tadi sudah kita tampung berbagai masukan dan kita ingin memasukan semua yang pada dasarnya, adalah mengarah pada semangat bahwa semua peraturan yang ada itu nanti harus menginduk pada omnibus law cipta kerja, dan (peraturan pemerintah) ini kita tunda sampai menunggu disahkannya omnibus law cipta lapangan kerja," kata Menko Muhadjir.
Dia menyebut PP ini sudah setengah jadi dan berharap dengan disiapkannya RPP ini bisa langsung cepat diimplementasikan apabila Omnibus Law sudah disahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito mengatakan bahwa, meskipun PP ini ditunda, pihaknya akan terus memperkuat dan mempercepat hilirisasi perizinan obat herbal asli Indonesia sesuai dengan arahan Presiden.
"Percepatan perizinan sudah dilakukan hingga 3 tahun terakhir ini, dengan terus diperkuat hilirisasi dan dilakukan oleh BPOM dengan dilakukan inovasi obat herbal asli Indonesia," ujarnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)