Ini alasan GWM Averaging harus diimplementasikan bertahap di 2017
"Ini kan penyesuaian harus dilihat dulu dampaknya. Waktu itu BI mengubah BI rate jadi BI 7 day RR itu kan melalui tahapan-tahapan juga. Namanya kebijakan moneter itu memang harus pruden, harus berhati-hati ya konservatif."
Bank Indonesia (BI) memastikan akan menerapkan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata atau GWM averaging pada 2017. Bank sentral berencana akan menerapkan GMW Averaging secara parsial atau bertahap.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual, langkah BI menerapkan kebijakan GWM Averaging secara parsial karena memang setiap kebijakan moneter harus dilakukan lebih pruden/ hati-hati.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
"Ini kan penyesuaian harus dilihat dulu dampaknya. Waktu itu BI mengubah BI rate jadi BI 7 day RR itu kan melalui tahapan-tahapan juga. Namanya kebijakan moneter itu memang harus pruden, harus berhati-hati ya konservatif. Jadi tujuannya supaya lebih pruden," ujar David kepada merdeka.com, Rabu (14/12).
Selain itu, lanjut dia, penerapan secara bertahap ini juga agar BI dapat melihat dampak dan respons kebijakan tersebut dari perbankan dan pasar keuangan.
"BI mungkin mau melihat seberapa besar dampaknya ada anomali atau tidak, kan kadang kebijakan itu bisa juga ditanggapi negatif di pasar. Jadi nggak bisa kita terapkan langsung kan kita harus lihat dulu dampaknya gimana jadi harus bertahap memang," jelas David.
Sementara itu, Ekonom yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti mengatakan, diterapkannya GWM Averaging secara bertahap akan jauh lebih baik ketimbang dilakukan langsung. Sebab setiap bank punya kesiapan yang berbeda-beda.
"Mungkin kan karena dilihat dulu bbank bisa ngikutin atau tidak. Kalau terlalu berfluktuasi, misalnya sekarang kan GWM 6,5 persen, kalau langsung dikenakan bisa saja kalau bank tidak berhati-hati posisi GWM-nya berfluktuasi takutnya kalau keterusan bisa saja jadi masalah likuiditas. Bank kita kan banyak sekali ada 118 bank dengan kondisi satu bank ke banknya beda-beda," jelas Destry.
Dibanding GWM Primer yang diterapkan saat ini, Destry menilai GWM Averaging lebih bagus buat bank. Hal ini karena bank lebih fleksibel mengelola likuiditasnya setiap hari yang kadang transaksi keluarnya likuiditas lebih besar dibanding transaksi masuk.
"Diterapkan secara bertahap jauh lebih baik ketimbang langsung diterapkan secara drastis, karena ini kan tiba-tiba satu hari langsung diterapkan average. Kalau saya sih setuju secara parsial dan penerapan GWM Averaging ini akan mempermudah bank dalam mengatur likuiditasnya," tutur Destry.
Sebelumnya, dalam Pertemuan Tahunan BI, Gubernur BI Agus martowardojo memperkenalkan kebijakan GWM Averaging dan akan diterapkan pada Semester II 2017. Menurutnya, kebijakan ini merupakan best practice (praktik terbaik) yang sudah dijalankan di negara-negara maju. "GWM Averaging adalah best practice di negara-negara yang sudah mapan. Untuk itu kita akan mempersiapkannya," ucap Agus.
Adapun pada GWM saat ini, BI menghitung dana milik bank yang disimpan di giro BI setiap waktu, bukan per periode. Misalkan, saat ini rasio GWM-Primer atau yang diartikan sebagai simpanan minimum bank dalam rupiah atau valas di BI sebesar 6,5 persen. Maka, setiap waktu bank harus menaruh 6,5 persen dari total Dana Pihak Ketiga bank di giro BI.
Setelah pemberlakuan GWM Averaging maka kewajiban bank dalam menaruh simpanan di giro BI akan dihitung secara rata-rata per periode.
Harapannya, dengan GWM Averaging ini perbankan lebih mudah mengatur likuiditasnya sehingga ke depan kebutuhan likuiditas bisa disesuaikan.
Baca juga:
Ini alasan DPR tak bahas RUU ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 pada 2017
Cegah krisis keuangan, BI gandeng Jepang siapkan BSA USD 22,76 M
BI gelar Mini University untuk eks pekerja tambang batu bara
BI: Ekonomi China membaik, harga komoditas akan terangkat
Terpilihnya Donald Trump buat dana Rp 105 T kabur dari Indonesia