Ini alasan Menhub Budi moratorium perekrutan pengemudi taksi online
"Justru moratorium ini membantu pengemudi mendapatkan pesanan, justru mereka dirugikan aplikator. Tingkat keberhasilan aplikator adalah jumlahnya, tidak melihat sopir dapat penghasilan berapa."
Menteri Perhubungan, Budi karya Sumadi menegaskan rencana moratorium perekrutan pengemudi taksi daring atau online oleh perusahaan aplikasi bukan mengorbankan, tetapi merupakan upaya untuk melindungi pengemudi taksi daring itu sendiri.
"Bukan mengorbankan, ini justru menolong pengemudi. Ini saya jelaskan moratorium bukan mengorbankan pengemudi. Sekarang begini, dalam satu tempat ada 100 orang, normalnya 10 orang itu pengemudi, mereka mendapatkan 10, nah sekarang yang 10 ini menjadi 50, berarti cuma dapat jatah dua," kata Budi usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR/MPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Menkominfo Budi Arie Setiadi khawatir tentang judi online? Kecanduan judi online ini, berpotensi mereka melakukan Tindakan criminal. "Judi online ini menurut data memang kebanyakan kaum muda, anak-anak di usia 17 sampai 20 tahun, ini kan meresahkan, karena kecanduan judi online, anak-anak ini bisa melakukan tindakan kriminalitas, pencurian, perampokan, dan sebagainya, belum dampak-dampak sosial lainnya," tuturnya belum lama ini.
Untuk itu, lanjut dia, masyarakat perlu memahami bahwa moratorium adalah upaya agar pengemudi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. "Justru moratorium ini membantu pengemudi mendapatkan pesanan, justru mereka dirugikan aplikator. Tingkat keberhasilan aplikator adalah jumlahnya, tidak melihat sopir dapat penghasilan berapa," katanya.
Budi akan menguji coba moratorium dalam waktu satu bulan, apabila ada aplikator yang tidak memenuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi.
Dia mengatakan untuk kuota sendiri ditentukan per wilayah oleh Pemerintah Daerah masing-masing, di antaranya Jabodetabek 36.510 kendaraan, Jawa Barat dengan 15.418 kendaraan, Jawa Tengah 4.935 kendaraan Jawa Timur 4.445 kendaraan, Aceh 748 kendaraan dan.
Kemudian, Sumatera Barat dengan 400 kendaraan, Sumatera Utara 3.500 kendaraan, Sumatera Selatan 1.700 kendaraan, Lampung 8.000 kendaraan, Bali 7.500 kendaraan, Sulawesi Utara 997 kendaraan, Sulawesi Selatan 7.000 kendaraan, Kalimantan Timur 1.000 kendaraan, Yogyakarta 400 kendaraan, Riau 400 kendaraan atau total 91.953 kendaraan.
"Kita akan diskusikan dengan baik, di sini ada sopir yang sudah daftar, kita enggak ingin yang sudah daftar enggak ada," katanya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan apabila kuota tidak dibatasi serta tidak dilakukan moratorium, maka akan menyulitkan pengemudi pada akhirnya.
"Pembatasan itu 'kan untuk melindungi mereka juga dan taksi konvensional juga. Kalau enggak terkendali antarmereka sendiri bersaing. Biasanya sejam dapat dua, sekarang cuma dapat satu 'kan mereka juga sendiri yang dirugikan," katanya.
Selain itu, apabila tidak ada moratorium akan menyulitkan pembuatan "dashboard" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena selama ini diketahui terdapat satu pengemudi dengan tiga aplikasi, Grab, Uber dan Go Car.
"Menurut saya untuk tahap awal sanksi sosial, kemarin Kominfo juga menyampaikan kalau enggak memenuhi persyaratan, bisa dimatikan aplikasinya," katanya.
Baca juga:
Tanpa pemberian kuota, Menko Luhut sebut taksi online buat kredit macet meningkat
Kapolri harap SIM A Umum jalan tengah polemik taksi online & konvensional
Resmi, pemerintah Jokowi-JK batasi jumlah taksi online per wilayah
Target poin terlalu tinggi, ribuan driver Go-CAR Solo mogok kerja
Pembunuhan sopir Grab di Bogor sudah direncanakan