Ini alasan pemerintah beri penugasan penyaluran BBM per 5 tahun
Ditetapkannya PT AKR Corporindo dan PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dan penyalur Jenis BBM Tertentu maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) selama 5 tahun, dapat memberikan kepastian Investasi kepada badan usaha.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai, ditetapkannya PT AKR Corporindo dan PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dan penyalur Jenis BBM Tertentu maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) selama 5 tahun, dapat memberikan kepastian Investasi kepada badan usaha.
"Kalau dulu penugasan setiap tahun, nanti orang berpikiran mau investasi atau tidak," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/1).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Mengapa Pertamina ingin meningkatkan kualitas BBM Subsidi? Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90.
-
Mengapa Pertamina terus berupaya untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran? Pertamina, lanjut Nicke, akan terus berupaya untuk agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak. Upaya-upaya tersebut antara lain penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi lebih transparan? “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Riva.
"SPBU yang pakai lambang Pertamina itu 6.800, yang dimiliki Pertamina dan anak usahanya sekitar 170. Sisanya mitranya Pertamina yang tergabung dalam Hiswana. Jadi ini tidak ragu untuk berinvestasi," tambah dia.
Selain itu, mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan dengan adanya jangka waktu penugasan yang lebih lama, maka upaya pemerintah untuk mendorong program BBM satu harga di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) akan menjadi lebih lancar.
"Kalau tidak, daerah 3T nanti tidak akan ada SPBU. Jadi program Presiden untuk melayani 3T dengan BBM satu harga, caranya bagaimana pengusaha akan investasi. Kalau investasi bikin SPBU penugasannya hanya satu tahun, ini berat sekali. Bikin SPBU tidak akan kembali uangnya satu tahun," kata dia.
Dia berharap kebijakan ini dapat memberikan semangat kepada Badan Usaha yang menerima penugasan dalam melaksanakan distribusi BBM ke seluruh Indonesia.
"Jadi kalau bisa orang tidak usah bolak balik minta izin, kalau bisa dikasih izin panjang terus diawasi. Saya mohon kepada BPH Migas adanya pengawasan," tandasnya.
Baca juga:
Kuartal I 2018, pemerintah targetkan lelang 20 blok migas
Kementerian ESDM turunkan radius aman beraktivitas di Gunung Agung menjadi 6 Km
Menteri Jonan catat PNBP sektor ESDM melebihi target APBN-P 2017
Tutup tahun 2017, pasokan BBM hingga listrik terpantau normal
Pemerintah beri 7 insentif pajak ke kontraktor dalam skema gross split