Ini hasil pembicaraan Gubernur Papua dan Menko Luhut soal Freeport
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan akan tetap mendukung regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Dia secara langsung meminta Freeport tunduk pada aturan Indonesia.
Polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah masih belum usai. Freeport masih menolak mengubah izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen dan kewajiban pajak yang belum dibayar.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan akan tetap mendukung regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Dia secara langsung meminta Freeport tunduk pada aturan Indonesia.
-
Kapan Lembaga Eijkman diresmikan? Wacana tersebut akhirnya terealisasi pada tahun 1992 dan laboratorium mulai beroperasi setahun setelahnya lalu diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Lautan Es Antartika menghilang? Di tahun 2023, lautan es Antartika menyusut ke tingkat paling rendah dalam sejarah.
-
Apa yang ditemukan di sepanjang pantai es Antartika? Para ilmuwan menemukan fosil penguin kuno yang masih utuh di sepanjang pantai es Antartika.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Kapan Jembatan Parhitean diresmikan? Saat jembatan ini rampung dikerjakan pasca Kemerdekaan, bangunan ini akhirnya diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Drs. Mohammad Hatta pada tahun 1950 yang didampingi oleh Gubernur Sumatera, TM Hassan.
-
Apa yang hilang dari Lautan Es Antartika? Di tahun 2023, lautan es Antartika menyusut ke tingkat paling rendah dalam sejarah. Jika dibandingkan dengan saat musim dingin, terdapat lebih dari 2 juta km persegi es laut yang menyusut.
"Papua mendukung kebijakan pemerintah pusat termasuk rezim KK jadi IUPK. Jadi Freeport harus tunduk dengan aturan Indonesia. Sumber-sumber kekayaan alam dikuasai pemerintah, oleh maka itu kembali ke peraturan," ujar Lukas usai bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Kamis (16/3).
Tak hanya dalam perubahan status, Lukas juga mendukung pemerintah dalam menagih pajak kepada Freeport. Sekali lagi, dia mengingatkan agar Freeport membayar kewajibannya kepada pemerintah Indonesia.
"Kita juga sepakat divestasi saham 51 persen, Pemerintah Papua mendukung itu. Kita juga sepakat untuk kepentingan Papua, kepentingan masyarakat Papua kan kita butuh pembangunan Papua," tuturnya.
Namun demikian, dia mengakui polemik berkepanjangan saat ini cukup menganggu perekonomian sebagian Papua. "Kalau Timika ya terganggu karena hampir 98 persen itu terpengaruh pada Freeport kalau yang di Papua tidak terganggu."
Baca juga:
Nilai ekspor Papua anjlok 96 persen karena Freeport tak berproduksi
Ini hasil pembicaraan Tony Wenas soal Freeport di Kemenkopolhukam
3.340 Karyawan Freeport dirumahkan dan di-PHK
Jadi polemik di Tanah Air, Freeport curhat ke Wiranto
Menebak nasib Freeport jika bawa RI ke arbitrase internasional