Ini rancangan ekonomi Indonesia tahun depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018. Menurutnya, saat ini perekonomian dunia masih akan penuh ketidakpastian dan penuh persaingan, sehingga pemerintah akan membangun perekonomian Indonesia yang berdaya tahan.

2017-05-19 16:42:29

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018. Menurutnya, saat ini perekonomian dunia masih akan penuh ketidakpastian dan penuh persaingan, sehingga pemerintah akan membangun perekonomian Indonesia yang berdaya tahan dengan motor pertumbuhan yang kokoh dan kuat.

Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting harus terus dirancang dan diarahkan untuk membangun fondasi ini.

"APBN harus kredibel dan fleksibel agar efektif dalam mengelola dan menjaga perekonomian. APBN harus dijaga dari penyakit inefisiensi, pemborosan dan korupsi yang mengkhianati dasar bernegara yang baik dan akuntabel," katanya dalam sidang Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

Dalam kerangaka ekonomi tahun 2018, pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 5,4-6,1 persen. Kemudian, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pemerintah akan berupaya keras menjaga laju inflasi di kisaran 3 +/- 1 persen.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyadari bahwa di tahun 2018 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar mata uang seluruh negara, baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan monster di Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan ekonomi di China.

Untuk itu, pemerintah memperkirakan rata-rata nilai tukar Rupiah tahun depan diperkirakan berada dalam rentang Rp 13.500-Rp 13.800 per USD.

"Depresiasi nilai tukar pada batas-batas tertentu akan berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk ekspor Indonesia, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mengelola pergerakan nilai tukar tersebut agar tidak terjadi gejolak atau volatilitas yang mengganggu iklim usaha dan aktivitas ekonomi," jelasnya.

Sedangkan, untuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,8-5,6 persen. Hal ini karena terjaganya laju inflasi dan nilai tukar Rupiah.

Untuk Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2018, diperkirakan berada pada kisaran USD 45-60 per barel. Menkeu juga menjelaskan pada tahun depan, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa lembaga internasional memperkirakan produksi minyak mentah dunia relatif stabil.

Sementara, asumsi lifting minyak dan gas bumi pada 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.965 - 2.050 BOEPD per hari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771.000 - 815.000 barel per hari dan gas bumi sekitar 1,194 - 1,235 juta barel setara minyak per hari.

"Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas pada tahun 2018," katanya.

Pada sisi pembiayaan, pemerintah juga akan terus mendorong agar pembiayaan anggaran lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Rasio utang terhadap PDB akan terus dijaga dalam batas yang terkendali, berkisar 27-29 persen. Pemerintah juga akan terus memperkuat postur anggaran dengan meminimalkan defisit primer.

"Pemanfaatan utang diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar produktif sehingga menghindarkan warisan masalah bagi generasi yang akan datang. Pemerintah akan terus mengembangkan pembiayaan yang kreatif dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur," pungkasnya.

Baca juga:
Penantian 12 tahun pemerintah dapat predikat WTP dari BPK
2018, menkeu targetkan pengangguran turun jadi 5,1 persen
Patok pertumbuhan 2018 tinggi, perbatasan jadi fokus pembangunan
Darmin khawatir 65 persen penduduk desa pindah ke kota di 2025
Djarot tegaskan Jakmart hanya untuk transaksi non-tunai
Darmin sebut Surabaya bisa jadi contoh kota lain terapkan smart city
Menko Darmin dorong Pemda bangun smart city selesaikan masalah kota

(mdk/sau)