Ini solusi untuk pemerintah kurangi backlog perumahan
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, perlu terobosan nyata agar backlog perumahan bisa ditekan. Menurutnya, pemerintah bisa menyediakan land bank yang relatif masih tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun oleh swasta.
Ketersediaan tempat tinggal dengan kebutuhan di beberapa kota besar seperti di Jakarta sangat tidak seimbang. Pemerintah bahkan terus mengejar pembangunan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan ini.
Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa warga yang terdata minta unit di rumah susun sudah hampir 11 ribu. Sedangkan unit yang tersedia hanya sekitar 1.500.
-
Bagaimana pertumbuhan permintaan terhadap rumah di Jakarta? “Pada Juni 2024, pertumbuhan permintaan (enquiries) terhadap rumah di Jakarta yang disewa tumbuh 59,8 persen dan hunian yang dijual sebesar 114,9 persen secara tahunan,” kata Head of Research Rumah123 Marisa Jaya dilansir Antara, Selasa (30/7).
-
Di mana saja kawasan perumahan elit di Jakarta yang disebutkan dalam konteks ini? Berikut 5 kawasan perumahan elit di Jakarta: 1. Pondok Indah 2. Kemang 3. Menteng 4. Pantai Indah Kapuk (PIK) 5. Kelapa Gading
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa yang menemukan pendatang yang menjadi pemulung di Jakarta? "Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu ya kita pemulung segala macam. Kita kembalikan,"
-
Di mana letak permukiman terbengkalai di Jakarta yang diulas dalam video? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Siapa yang memulai usaha peternakan di Jakarta Selatan? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.Dilansir dari akun youtube Naik Kelas, pria Betawi ini memilih usaha penggemukan atau peternakan sapi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, perlu terobosan nyata agar backlog perumahan bisa ditekan. Menurutnya, pemerintah bisa menyediakan land bank yang relatif masih tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun oleh swasta.
"Land bank ini sebenarnya banyak dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemda. Di sisi lain, sebenarnya, sudah ada aturan jika swasta bangun rumah mewah, maka wajib juga membangun rumah subsidi, masalahnya pengusaha properti seringkali membangun justru di tempat lain. Ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas," ujar Bhima kepada media di Jakarta, Rabu (2/8).
Katanya, pemerintah bisa meniru Singapura di mana pemerintah dan swasta di sana berkolaborasi. Lahan disediakan, sudah dibebaskan pemerintah, sehingga swasta lebih leluasa membangun.
Urusan tanah selama ini memang jadi kendala utama pengembang karena rumitnya pembebasan lahan. Belum lagi izin konstruksi yang lama. Izin konstruksi di Jakarta saja lebih lama di banding daerah seperti Manado dan Makassar. "Jadi memang izin di pusat saja lama. Padahal backlog di Jabodetabek paling parah. Selama ada skema land bank, mestinya banyak swasta tertarik," ujar Bhima.
Untuk itu, skema land bank dalam jangka pendek bisa dipilih agar makin banyak swasta masuk membangun rumah subsidi. Selama ini insentif untuk pengembang masih relatif kecil. Pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan lagi khusus pembangunan rumah murah, kalau dirasa kurang bisa diberi tax allowance.
Dari sisi komponen pembangunan rumah, dari riset Indef, faktor lahan masih menjadi komponen utama pembentuk biaya. Jangan heran jika kemudian pengembang lebih senang membangun rumah kategori mewah ketimbang rumah murah subsidi karena komponen bahan bangunan juga sama.
"Memang nomor satu lahan. Komponen biaya paling tinggi. Dari sisi harga bahan bangunan, relatif sama," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah pun dalam meminimalkan backlog, bisa melihat berbagai terobosan-terobosan inovatif di sektor properti. Tidak bergantung pada skema konvensional alias bahan bangunan biasa dalam membangun rumah, terutama rumah subsidi. Sebab, ada banyak model teknologi baru yang bisa diadopsi, seperti rumah kayu dengan teknologi tinggi, tahan gempa, anti air, mampu menyerap cahaya sehingga lebih hemat energi dan dari sisi harga jauh lebih murah.
Solusi yang tepat dan memadai tidak hanya mencakup penyediaan sejumlah rumah berkualitas terjangkau, namun juga keberlanjutan jangka panjang dengan cara yang ramah lingkungan.
"Model model inovatif, saya setuju diterapkan. Tentu harapannya, model inovasi itu bisa juga diproduksi dalam negeri sehingga ketika kebutuhan tinggi tidak bergantung impor. Teknologi itu bisa diadopsi dari hulu ke hilir, tidak hanya rancang bangun tapi material juga. Tentu yang efisien dan terjangkau," ujar Bhima.
Baca juga:
Survei: Pasar properti kuartal II-2017 mulai pulih
Per Juni, BTN salurkan KPR Rp 39,01 T dukung program satu juta rumah
Gelar pameran perumahan, BTN hadirkan 900 proyek seluruh Indonesia
BTN bangun 2.126 rumah murah di Pekanbaru, cicilan Rp 750.000/bulan
BTN hadirkan rumah murah dengan cicilan rendah di Pekanbaru