Ini tujuan dibentuknya pokja pengawas paket kebijakan
"Pokja diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing industri, memperluas investasi."
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan, pembentukan kelompok kerja (pokja) pengawasan dan evaluasi deregulasi atau paket kebijakan sudah sesuai dengan permintaan Presiden RI Joko Widodo.
Tujuannya, agar kebijakan pemerintah bisa lebih efektif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Selain itu, pokja diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing industri, memperluas investasi, ekspor, wisata, dan daya beli masyarakat. Karena implementasi itu ada dua, ada implementasi jadwal dan implementasi substansi, maka dibentuk task force," kata Edy di Jakarta, Selasa (14/6).
Dia menambahkan, ada 4 pokja yang dibentuk dengan tugasnya masing-masing. Pertama Pokja Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, yang bertugas mengkampanyekan seluruh kebijakan deregulasi supaya ada penjelasan yang mengakar kepada pengusaha.
Kedua, Pokja Percepatan dan Penuntasan Regulasi yang bertugas untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini agar regulasi yang sudah terbentuk bisa segera dituntaskan.
"Dari paket kebijakan jilid I-XII itu banyak sekali yang tidak tuntas di lapangan. Kantor Menko Perekonomian melakukan klinik bisnis ke daerah-daerah dan masih banyak peraturan yang tidak dilaksanakan. Peraturannya sudah keluar, anaknya sudah keluar, tapi cucunya tidak keluar. Selama peraturan itu tidak keluar, maka kebijakan itu tidak jalan dan tidak ada manfaatnya," imbuhnya.
Ketiga, Pokja Evaluasi dan Analisa Dampak yang bertugas untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ada terhadap ekonomi negara. Dan keempat, Pokja Penanganan dan Penyelesaian Kasus mengenai penyelesaian kasus, jika ada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang.
"Misalnya aturannya memperbolehkan tapi ada perda yang berlawanan. Jadi pokja ini ada yang mengampanyekan, ada yang mengejar aturannya, ada yang melihat dampaknya, ada yang mengawasinya," jelas Edy.
Baca juga:
Pemerintah bentuk pokja deregulasi percepat penyelesaian peraturan
Menko Darmin: 15 payung hukum paket kebijakan Jokowi belum tuntas
Jokowi keluhkan 3.000 Perda bermasalah, Mendagri sebut sudah dihapus
Menko Darmin: 96 persen aturan dalam paket kebijakan sudah berjalan
Presiden Jokowi bentuk tim khusus kawal 12 paket kebijakan ekonomi
Depan 600 investor, bos BKPM pamer penyederhanaan izin usaha di RI
Paket kebijakan belum jalan, Jokowi marahi para menteri