Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen, Apa Bedanya?

Bandingkan pajak kendaraan sebelum dan setelah opsen 2025. Temukan informasi mengenai perubahan tarif dan cara perhitungannya di sini.

Penerapan opsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akan mulai efektif pada tanggal 5 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dalam distribusi penerimaan pajak, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Melalui skema baru ini, mekanisme bagi hasil pajak yang sebelumnya diterapkan dari provinsi ke kabupaten/kota akan digantikan dengan sistem opsi. Opsi adalah pungutan tambahan pajak yang langsung disetorkan ke kas pemerintah kabupaten/kota berdasarkan persentase tertentu.

Namun, untuk menyeimbangkan implementasi opsi tersebut, tarif pajak kendaraan induk seperti PKB akan mengalami penyesuaian dengan penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: Apakah penerapan opsi ini akan membuat pajak kendaraan menjadi lebih mahal atau justru lebih ringan?

Artikel ini akan mengulas perbandingan tarif pajak sebelum dan sesudah penerapan opsi, lengkap dengan ilustrasi perhitungan yang relevan. Informasi ini dirangkum oleh Merdeka.com pada Selasa (17/12).

Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Mengapa Diterapkan?

Opsen pajak merupakan tambahan pungutan yang dikenakan dalam bentuk persentase tertentu oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Mekanisme ini menggantikan sistem bagi hasil pajak PKB dan BBNKB yang sebelumnya diterapkan, di mana pajak yang diterima dari provinsi akan didistribusikan ke kabupaten/kota secara berkala.

Dengan adanya opsen, pembagian pajak kini dilakukan secara otomatis melalui sistem split payment. Tujuan penerapan opsen adalah untuk mempercepat proses penerimaan pajak oleh pemerintah daerah. Selain itu, skema ini juga berfungsi untuk memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya masih sangat bergantung pada distribusi dari provinsi.

Dalam praktiknya, opsen diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebelum penerapan opsen, seluruh pajak kendaraan bermotor (PKB) akan masuk ke kas pemerintah provinsi terlebih dahulu. Namun, seringkali penyaluran dana ke kabupaten/kota mengalami keterlambatan yang dapat melewati tahun anggaran.

Dengan adanya opsen, pemerintah daerah kini dapat menerima bagian mereka secara real-time, sehingga proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Perbandingan Tarif Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen

Sebelum adanya opsi pajak, ketentuan mengenai tarif pajak kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Untuk kendaraan yang dimiliki pertama kali, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berada dalam kisaran 1-2%, sementara untuk kendaraan yang dimiliki selanjutnya, pajak progresif dapat mencapai 10%.

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif maksimal PKB mengalami penurunan menjadi 1,2% untuk kendaraan pertama dan 6% untuk pajak progresif. Selain itu, tarif maksimal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga dikurangi menjadi 12%, dari sebelumnya yang mencapai 20%. Penurunan tarif ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi penambahan opsi pajak yang baru.

Opsi pajak yang ditawarkan kini dapat mencapai 66% dari pokok pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, total pajak kendaraan yang dikenakan merupakan gabungan antara tarif induk PKB dan opsi yang tersedia.

Contoh Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen

Untuk memahami dampak secara langsung, mari kita telusuri contoh perhitungan pajak untuk mobil Avanza tipe 1.3 E M/T yang memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 175 juta dengan bobot 1.050.

Sebelum adanya opsi (Tarif 2%), perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut: PKB = 2% x (Rp 175.000.000 x 1.050) = Rp 3.675.000.

Setelah penerapan opsi (Tarif 1,2% + Opsi 66%), perhitungannya menjadi: PKB = 1,2% x (Rp 175.000.000 x 1.050) = Rp 2.205.000. Opsi = 66% x Rp 2.205.000 = Rp 1.445.300. Total pajak yang harus dibayar adalah Rp 2.205.000 + Rp 1.445.300 = Rp 3.660.300.

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa pajak kendaraan dengan opsi menjadi relatif setara, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tarif sebelumnya.

Dampak Opsen Pajak Terhadap Penerimaan Daerah

Penerapan opsi pajak diharapkan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Dengan penerapan sistem split payment, pemerintah daerah akan menerima bagian pajak mereka dengan lebih cepat, tanpa perlu menunggu proses distribusi dari pemerintah provinsi. Penerimaan yang lebih cepat ini memungkinkan daerah untuk segera membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur serta meningkatkan pelayanan publik.

Di samping itu, pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi pemungutan pajak. Skema ini mendorong terjalinnya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemungutan dan pengawasan pajak.

Apa Saja Manfaat Opsen Pajak Bagi Wajib Pajak dan Daerah?

Implementasi opsi pajak di daerah memberikan manfaat utama berupa peningkatan efisiensi pendapatan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, skema opsi pajak juga menawarkan beberapa keuntungan tambahan.

Pertama, Percepatan Penerimaan Pajak: Dengan pajak yang langsung diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota, dana tersebut dapat segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pembayaran pajak yang dilakukan secara real-time mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam distribusi dana.

Ketiga, Peningkatan Layanan Wajib Pajak: Aliran dana yang lebih cepat memungkinkan peningkatan dalam pelayanan publik, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan.

Apakah pajak kendaraan akan lebih mahal dengan adanya opsen?

Tidak, tarif pajak untuk kendaraan induk justru akan diturunkan agar dapat menyesuaikan dengan penambahan opsi tersebut. Dengan demikian, total pajak yang harus dibayar tetap relatif sama atau bahkan bisa lebih ringan.

Kapan opsen pajak mulai berlaku?

Mulai tanggal 5 Januari 2025, opsen pajak akan mulai diberlakukan.

Apa perbedaan opsen dengan sistem bagi hasil sebelumnya?

Opsen memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerima pajak secara langsung melalui sistem split payment. Dengan adanya mekanisme ini, proses distribusi pajak yang sebelumnya dilakukan secara periodik kini dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Siapa yang menetapkan tarif opsen pajak di setiap daerah?

Penetapan tarif opsen pajak dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disusun berdasarkan kebijakan dari setiap pemerintah daerah.