Ini yang akan diatur BI dalam aturan baru e-money
Bank Indonesia akan menerbitkan aturan mengenai pengenaan biaya isi ulang (top up) uang elektronik atau e-money. Peraturan tersebut rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun ini.
Bank Indonesia akan menerbitkan aturan mengenai pengenaan biaya isi ulang (top up) uang elektronik atau e-money. Peraturan tersebut rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun ini.
Kepala Program Sistem Pembayaran Bank Indonesia Aribowo mengatakan banyak hal yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang baru tersebut. Di antaranya, akan mencakup pengelompokan jenis top up e-money menjadi dua kategori yakni on-us dan off-us.
"Kategori on-us maksudnya, isi ulang dilakukan pada bank penerbit, sementara off-us isi ulang melalui fasilitas bank lain atau pihak ketiga," ujar Aribowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (19/9).
Pada transaksi isi ulang on-us, akan diterapkan capping atau batas nilai tertentu. Di mana, apabila pengisian tidak melebihi batas tersebut maka pengguna akan dibebaskan dari biaya top up begitu pun sebaliknya.
Kemudian untuk isi ulang off-us, akan diterapkan penyelarasan biaya isi ulang lantaran saat ini biaya top-up yang dikenakan oleh perbankan sangat beragam. Pengaturannya nantinya hanya berupa batasan nilai yang bertujuan memberikan ruang kompetisi bagi perbankan.
Meski demikian, nantinya tarif akan diatur besarannya sehingga tidak berlebihan dan membebani masyarakat. "Hal ini melihat aspek perlindungan konsumen, termasuk pelayanan masyarakat kelas bawah," jelasnya.
Ari menambahkan, biaya top up tersebut nantinya akan kembali kepada konsumen dalam bentuk inovasi pelayanan dan fasilitas bagi nasabah. Dia memastikan uang yang mengendap pada program uang elektronik itu tidak bisa digunakan untuk transaksi lain perbankan seperti untuk kredit, melainkan hanya untuk jaminan transaksi.
"Itu kan butuh investasi. Jadi ini bagaimana bank dapat meningkatkan pelayanan. Namun, memang dana ini tidak bisa digunakan karena kan ini bersifat jangka pendek. Jadi tidak bisa digunakan seperti untuk kredit," pungkasnya.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang ditawarkan BRImo untuk mempermudah pembayaran pajak hotel, hiburan, dan restoran di Jakarta? BRImo menawarkan kemudahan pembayaran pajak dengan lebih instan. Sebelum membayar pajak menggunakan BRImo, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi BRImo, akun BRImo dan Kode Billing.
-
Bagaimana cara Bank Jatim mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat? Dia menambahkan, upaya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat, bankjatim telah memiliki platform digital yang bernama JConnect E-Loan yang dapat di download di playstore maupun app store.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
Baca juga:
Ini lokasi yang kerap dikenakan biaya isi ulang e-money
BI janjikan biaya isi ulang e-money rata di seluruh lokasi
Bank Mandiri: Sampai saat ini, isi ulang uang elektronik tak kena biaya
Aturan biaya isi ulang berdampak positif ke bisnis e-money
Curhat bos BCA tekor Rp 65 miliar jika isi ulang uang elektronik gratis
Bos BI beri sinyal biaya top up e-money tergantung saldo pengisian