Jadi bos OJK, nasib Wimboh di Komut Bank Mandiri diputus Agustus
Jadi bos OJK, nasib Wimboh di Komut Bank Mandiri diputus Agustus. Kelangsungan jabatan ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri pada awal Agustus nanti. Wimboh merupakan birokrat karir yang lama berkecimpung di Bank Indonesia (BI) dan juga Dana Moneter Internasional.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memilih Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 menggantikan Muliaman Darmansyah Hadad. Wimboh berhasil mengalahkan pesaingnya, Ketua Perbanas Sigit Pramono dalam perhitungan suara.
Saat ini, Wimboh menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Mandiri. Kelangsungan jabatan ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri pada awal Agustus nanti.
"(Mengenai posisi Pak Wimboh) Kita segera melalukan RUPSLB, dan ini memang sudah kebutuhan susunan komisaris. Awal Agustus," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Nafas di Gedung Mandiri, Jakarta, Jumat (9/6).
Informasi saja, berikut daftar lengkap nama Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022:
Wimboh Santoso (Ketua)
Nurhaida (Anggota)
Tirta Segara (Anggota)
Riswinandi (Anggota)
Heru Kristiyana (Anggota)
Hoesen (Anggota)
Ahmad Hidayat (Anggota)
Adapun, Wimboh merupakan birokrat karir yang lama berkecimpung di Bank Indonesia (BI) dan juga Dana Moneter Internasional. Saat menjabat di BI, dia pernah menduduki Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012 dan juga selanjutnya dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.
Dalam paparan visi-misinya saat uji kelayakan dan kepatutan, Wimboh banyak menekankan mengenai stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Stabilitas, menurutnya, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 di Indonesia.
"Yang paling utama adalah mitigasi, baru penanganan. Harus ada aturan, ada pengawasan dan koordinasi dengan lembaga lain, tidak menutup kemungkinan risiko dari krisis masih ada," ujar dia.
Wimboh juga setuju dengan bertahannya pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dengan BI. Wimboh tidak menekankan pengaturan industri perbankan sepenuhnya harus diambil oleh OJK.
"Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover," ujarnya.
Isu penting lainnya yang diutarakan Wimboh adalah janjinya untuk mengkaji ulang besaran iuran yang diminta OJK dari industri jasa keuangan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik dia berjanji akan transparan dan proprosional untuk menentukan besaran iuran yang diminta OJK ke pelaku industri.
Wimboh Santoso memulai karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1984 sebagai pengawas perbankan di BI. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) 1983 ini juga pernah menjadi kepala perwakilan BI di New York pada 2012. Jabatan ini diperoleh usai menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI periode 2010 - 2012.
Selepas dari bank sentral, ekonom kelahiran Boyolali 15 Maret 1957 ini meniti karir di level internasional. Dia menjadi Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) mewakili ASEAN plus Fiji, Tonga, dan Nepal sampai April 2015.
Sejak akhir 2015, ayah tiga anak ini terpilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri, untuk mengisi posisi sebagai komisaris utama.
Usai lulus dari UNS, Wimboh melanjutkan studinya dalam program Master of Science in Business Administration di University of Illinois, Amerika pada 1991. Pendidikan ini diselesaikan pada September 1993. Kemudian, melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang Doktor di Loughborough University, Inggris, dengan studi konsentrasi Financial Economics pada 1995.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca juga:
Jurus Wimboh, bos OJK anyar agar uang tak lari dari Indonesia
Pesan Agus Marto pada dua anak buah jadi bos baru OJK
Jadi bos OJK baru, Wimboh pangkas biaya rapat dan perjalanan dinas
Ini harapan bos BI pada jajaran baru dewan komisioner OJK
Wimboh Santoso resmi jadi Ketua DK OJK 2017-2022
Kebijakan DJP bisa intip data nasabah dinilai tidak efektif
Membongkar pentingnya perlindungan konsumen dalam industri keuangan