Jaga Inflasi, Pemprov Jabar Siapkan Anggaran Rp110 Miliar
Penyisihan anggaran tersebut sebagai pemenuhan instruksi Presiden Joko Widodo (jokowi) terkait penanganan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada awal September lalu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 110 miliar untuk menekan kenaikan inflasi. Penyisihan anggaran tersebut sebagai pemenuhan instruksi Presiden Joko Widodo (jokowi) terkait penanganan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada awal September lalu.
"Kalau di Jabar sekitar Rp 110-an miliar," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat ditemui di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/10).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa harga beras di Jawa Tengah naik? Kenaikan ini dinilai signifikan dengan kondisi kemarau panjang yang sedang melanda berbagai daerah di Jawa Tengah.
-
Bagaimana dampak kemarau panjang terhadap harga beras? Produksi sawah petani terancam gagal karena hal ini.
-
Di mana harga bahan pangan di pantau? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Mengapa harga beras di Jakarta naik? Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan menjadi Rp16.700 per kilogram dari kemarin Rp16.570.
-
Kapan harga mobil Honda Brio bekas cenderung lebih mahal? Semakin baru tahun produksinya dan semakin sedikit jarak yang telah ditempuh, biasanya harga akan cenderung lebih tinggi.
Emil panggilannya, mengatakan anggaran tersebut digunakan Pemprov untuk membiayai transportasi distribusi bahan pangan. Agar, harga bahan pangan yang didatangkan dari wilayah lain tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Itu ada yang buat membiayai transportasi komoditi, biar kalau impor ikan atau telur itu enggak mahal. Kita bayarin ongkosnya supaya harga ke pasar jadi lebih murah," sambungnya.
Selain untuk mensubsidi ongkos distribusi pangan, Pemprov Jabar juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jatah dari program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini sebagai upaya pemerintah agar bantuan yang diterima masyarakat lebih luas pemanfaatannya.
"(Data penerima bansos) dipisahkan, jadi tidak ada redundant dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap dia.
Adapun besaran BLT yang diberikan sekitar Rp 600.000 per penerima manfaat. Bantuan diberikan kepada nelayan, petani dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.
"Kalau saya (Pemprov Jabar) mengisi yang belum-belumnya seperti nelayan, petani dan lain-lain," kata dia.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Di atas Nasional
Di sisi lain, Mantan Wali Kota Bandung ini mengaku pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat terbilang lebih baik dari kondisi ekonomi nasional. Sebab pertumbuhan ekonomi daerah di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Per kuartal II-2022 sebesar 5,68 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen. "Kalau ada daerah yang pertumbuhannya di atas 5 persen itu bagus, asal inflasinya di bawa 5 persen," kata dia.
Hanya saja, ini juga harus diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali. Setidaknya tingkat inflasi harus lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. "Kalau tingkat inflasi di atas pertumbuhan itu tidak oke," pungkasnya.
(mdk/azz)