Jakarta aman dari kelangkaan Premium
Pengalihan subsidi minyak tanah ke premium sebesar 400.000 kilo liter, bisa untuk 80 hari ke depan.
Pertamina kembali gelontorkan sekurang-kurangnya 400.000 kilo liter untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Langkah ini diambil sebagai antisipasi kelangkaan Premium di Jakarta yang kuotanya habis hari ini, Sabtu (15/9).
"Sudah ada solusi mengalihkan minyak tanah ke premium, yang paling kritis Jakarta makanya kita tambah kuota mengalihkan minyak tanah 400.000 kilo liter bisa untuk 80 hari ke depan. Harusnya hari ini habis," tegas Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto kepada media saat diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/9).
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
Meskipun secara konstitusi masih belum ada keputusan dari DPR mengenai tambahan kuota subsidi BBM, BPH Migas dan Pertamina sudah menandatangani kontrak yang berisi pengalihan atau konversi subsidi minyak tanah ke Premium.
"Teknis pertamina seperti apa kita sudah sepakat kita sudah tandatangani bahwa sementara minyak tanah dalam menunggu keputusan komisi VII, kita melakukan pengalihan," tambah Djoko sambil membaca surat kontrak BPH Migas dengan Pertamina.
Anggota DPR komisi VII Dewi Aryani mengatakan, dengan kondisi saat ini, solusi tercepat adalah menambah kuota subsidi BBM. Pihaknya akan membahas persetujuan penambahan kuota pada pekan depan.
"Solusi langsung jangka pendek saya mengatakan menaikkan kuota adalah realitas, yang tidak mungkin menaikkan harga BBM," tegas Dewi di tempat yang sama.
Sebelumnya, warga DKI Jakarta sempat 'dipaksa' bersiap-siap membeli Pertamax karena habisnya kuota BBM bersubsidi. Dalam data BPH Migas disebutkan kuota nasional untuk Jakarta sampai Desember adalah 1.551.554 kilo liter sedangkan kuota yang sudah dipakai 1.421.028. Berangkat dari data tersebut, kuota BBM bersubsidi untuk Jakarta diperkirakan habis hari ini.
Untuk Premium sendiri, Jakarta sekurang-kurangnya mengambil 8 persen dari seluruh kuota nasional BBM bersubsidi di Indonesia. Pengalaman tahun sebelumnya, Jakarta juga mengalami defisit kuota BBM bersubsidisebesar 1,7 kilo liter.
(mdk/noe)